SUARAGONG.COM – Ratusan warga dari Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dan Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, menggelar aksi unjuk rasa di Gate Lintasan Bendungan Lahor Karangkates, Senin (26/1/2026).
Tolak Retribusi Non Tunai, Warga Malang–Blitar Demo Gate Bendungan Lahor
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pembayaran retribusi non tunai yang diberlakukan penuh sejak awal 2026 oleh Perum Jasa Tirta I selaku pengelola bendungan. Warga menuntut agar akses lintasan kembali digratiskan, khususnya bagi masyarakat sekitar yang setiap hari melintas untuk beraktivitas.
Massa menilai kebijakan baru itu memberatkan, meski pengelola telah menyediakan kartu akses gratis. Pasalnya, kartu tersebut tetap dikenai biaya pembaruan setiap enam bulan.
Warga Minta Gratis Sepenuhnya, Bukan Sekadar Kartu
Salah satu perwakilan warga, Rahman Arifin, menyampaikan bahwa keinginan masyarakat sangat sederhana, yakni bebas biaya seperti sebelumnya.
“Keinginan warga hanya satu, gratis sepenuhnya, bukan kartu gratis. Dulu warga bisa lewat tanpa biaya. Sekarang harus punya kartu dan setiap enam bulan bayar Rp35 ribu,” ujar Arifin saat berorasi.
Ratusan warga Sumberpucung, Kabupaten Malang, dan Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, menggelar aksi unjuk rasa di Bendungan Lahor (Aye/sg)
Ia juga menyoroti aturan denda kehilangan kartu yang mencapai Rp100 ribu. Menurutnya, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak benar-benar berpihak kepada warga sekitar.
“Kalau kartu hilang, biayanya Rp100 ribu. Itu artinya tidak benar-benar gratis,” tegasnya.
Baca Juga : SMAN 1 Sumberpucung Mulai Nikmati Program MBG
Pelajar Ikut Terdampak
Tak hanya warga umum, kebijakan pembayaran non tunai ini juga disebut berdampak pada pelajar. Sebelumnya, para siswa dapat melintas tanpa pungutan. Namun kini mereka dikenai biaya kartu sebesar Rp15 ribu per bulan sejak sistem non tunai diberlakukan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran orang tua, mengingat lintasan Bendungan Lahor merupakan jalur penting menuju sekolah maupun tempat kerja.
Minta Evaluasi Kebijakan
Melalui aksi tersebut, warga berharap Perum Jasa Tirta I bersedia mengevaluasi ulang kebijakan retribusi non tunai dan memberikan kejelasan sikap terhadap tuntutan masyarakat.
“Diterima atau tidak tidak masalah. Yang penting ada jawaban resmi kepada masyarakat,” pungkas Arifin.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi sorotan warga sekitar yang turut memantau perkembangan tuntutan tersebut. (Aye/sg)