17+8 Tuntutan Rakyat: Kontrak Sosial Baru untuk Prabowo Hingga DPR
Share
SUARAGONG.COM – Gelombang protes rakyat usai kematian Affan Kurniawan, driver ojek online yang tewas terlindas rantis Brimob, melahirkan sebuah rangkuman aspirasi bernama “17+8 Tuntutan Rakyat”. Daftar ini beredar luas di media sosial, menjadi semacam “kontrak sosial” yang ditagihkan ke Presiden Prabowo, DPR, parpol, Polri, TNI, hingga kementerian.
Kenapa 17+8 Tuntutan?
Angka ini jelas simbolik. Tujuh belas, merujuk pada tanggal kemerdekaan Indonesia, sementara angka delapan melengkapi jumlah jadi 25 tuntutan. Publik membaca ini sebagai isyarat: kemerdekaan yang dijanjikan harus ditegakkan lagi.
17 Tuntutan Jangka Pendek
Deadline: 5 September 2025
Dalam seminggu, enam pihak elite diminta menyelesaikan langkah-langkah darurat:
- Presiden Prabowo harus tarik TNI dari pengamanan sipil dan bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan dkk.
- DPR wajib batalkan kenaikan tunjangan, buka transparansi anggaran, serta dorong Badan Kehormatan memeriksa anggotanya.
- Ketum Parpol diminta pecat kader DPR yang tak etis, umumkan komitmen pro-rakyat, dan buka dialog publik.
- Kapolri ditekan bebaskan demonstran yang ditahan, hentikan kekerasan polisi, dan adili aparat pelanggar HAM.
- TNI harus kembali ke barak, hentikan pengamanan sipil, dan tegakkan disiplin internal.
- Kementerian Ekonomi diminta pastikan upah layak, cegah PHK massal, serta buka ruang dialog dengan serikat buruh.
8 Tuntutan Jangka Panjang
Deadline: 31 Agustus 2026
Targetnya lebih struktural: reformasi DPR dan partai politik, reformasi perpajakan, sahkan UU Perampasan Aset, restrukturisasi Polri dan TNI, perkuat Komnas HAM, serta tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.
Di mata netizen, 17+8 Tuntutan Rakyat bukan sekadar daftar idealis, melainkan uji kejujuran negara: apakah aspirasi publik akan benar-benar ditindak, atau hanya jadi formalitas politik?
Seorang aktivis mahasiswa menulis di X, “Kalau mereka gagal menjawab 17 tuntutan ini, jangan salahkan rakyat kalau kembali turun ke jalan.”
Artinya, bola kini ada di tangan penguasa. Publik sudah mengikat janji lewat tuntutan, tinggal pemerintah—apakah memilih mendengar, atau kembali menutup telinga. (Aye)
