21 Ribu Warga Jombang Terancam Kehilangan Jamkes Gratis

SUARAGONG.COM – Sebanyak 21 ribu warga kurang mampu di Kabupaten Jombang terancam kehilangan akses jaminan kesehatan (jamkes) gratis dari pemerintah pusat. Hal ini dipicu oleh kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) yang menonaktifkan sekitar 7,3 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) secara nasional. Di Jombang sendiri, dampaknya cukup besar, dan jadi sorotan utama Fraksi PDIP DPRD Jombang dalam rapat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025.

21 ribu Warga Kurang Mampu di Kabupaten Jombang Terancam Kehilangan Jamkes

Menurut Sekretaris FPDIP DPRD Kabupaten Jombang, Ama Siswanto, penonaktifan tersebut bukan sekadar angka, tapi persoalan serius yang menyangkut hak dasar masyarakat.

”Ada 14.000 peserta lama yang dinonaktifkan, ditambah 7.000 calon penerima baru yang belum bisa masuk sistem. Ini bukan hal sepele. Pemerintah daerah wajib hadir dengan solusi nyata,” tegasnya saat rapat P-APBD, Rabu (16/7/2025).

Ama menegaskan bahwa pihaknya mendesak Pemkab Jombang segera mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mengantisipasi hilangnya jaminan kesehatan bagi puluhan ribu warga miskin tersebut.

Baca Juga ; Program Seragam Sekolah Gratis di Jombang Disorot Penjahit Lokal Teriak Dirugikan

Pemindahan ke Program Bakesmaskin Bukan Solusi

Salah satu opsi yang sempat muncul adalah pemindahan peserta ke program Bantuan Kesehatan Masyarakat Miskin (Bakesmaskin). Namun menurut Ama, hal itu justru memperparah situasi karena peserta otomatis akan menjadi peserta mandiri dan diwajibkan membayar iuran.

”Jangan sampai warga yang sudah tidak mampu malah dibebani biaya. Kalau tanpa subsidi, mereka pasti kesulitan. Kita butuh skema pembiayaan yang transparan dan tidak menambah beban rakyat,” jelasnya.

Ama juga mengkritisi pendekatan Pemkab yang menurutnya masih terlalu banyak wacana tanpa langkah konkret. Ia mendesak agar eksekutif benar-benar menunjukkan komitmen, bukan hanya sibuk dalam rapat koordinasi.

Di sisi lain, FPDIP juga menyoroti isu lain dalam pembahasan anggaran, seperti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah, program seragam gratis yang dinilai belum ideal, hingga manipulasi jalur prestasi dalam PPDB yang butuh perhatian lebih serius.

Baca Juga : Ribuan Warga Meriahkan HUT Koperasi di Jombang

Akses Kesehatan Adalah Hak Dasar, Bukan Fasilitas Tambahan

Kehilangan fasilitas jaminan kesehatan bukan sekadar hilangnya layanan, tapi juga ancaman langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat miskin tidak bisa lagi berobat karena tak punya akses ke BPJS, angka kemiskinan bisa meningkat drastis.

Jamkes bukanlah fasilitas tambahan, melainkan hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara. Maka dari itu, penting bagi pemerintah daerah untuk hadir dan memberi solusi konkret. Jangan sampai negara absen di saat rakyat sedang butuh-butuhnya perlindungan sosial. Sebab, jaminan kesehatan bukan cuma soal pengobatan, tapi soal keadilan sosial dan masa depan masyarakat. (rfr/aye)