350 Surat Warga Pati Desak KPK Tangkap Bupati Sudewo

SUARAGONG.COM – Gelombang desakan warga Pati terhadap Bupati Sudewo memasuki babak baru. Jika sebelumnya ribuan massa turun ke jalan, kini mereka memilih jalur berbeda: mengirimkan 350 surat langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

450 Surat Dari Warga Pati untuk KPK : ‘Tangkap Bupati Sudewo’ 

Ratusan surat itu diterima KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa seluruh isi surat akan ditelaah bagian Pengaduan Masyarakat.

“Baru hari ini kami mendapatkan kiriman kurang lebih 350 surat dari warga Pati. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi, karena ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Surat-surat ini akan kami buka, dalami, dan analisis isinya,” jelas Budi.

Menurutnya, isi surat tersebut dapat menjadi bahan pengayaan dalam penanganan perkara. Khususnya kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah/Solo Balapan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018–2022.

Desakan masyarakat ini bukan tanpa sebab. Nama Bupati Pati, Sudewo, disebut sebagai salah satu penerima commitment fee dalam proyek jalur kereta api saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Bahkan, KPK mengungkap adanya pengembalian uang senilai Rp3 miliar dari pihak Sudewo.

Baca Juga : Bupati Pati Sudewo Kembali Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Proyek Jalur Kereta

Pengganti Demo Jilid 2

Ratusan surat tersebut dikirim warga sebagai “pengganti” demo jilid dua yang batal digelar pada Senin (25/8/2025). Sebelumnya, demo pertama pada Rabu (13/8/2025) di Pati sempat memanas dan berakhir ricuh hingga dibubarkan paksa aparat. Aksi itu juga mendorong DPRD Pati membentuk panitia khusus (pansus) hak angket pemakzulan bupati, yang saat ini masih berproses.

“Isi dari surat-surat itu tentu bisa memperkaya KPK dalam memberantas korupsi, baik terkait kasus ini maupun bidang lainnya,” pungkas Budi.

Banjir surat ini menegaskan bahwa warga Pati tidak surut langkah meski demonstrasi dibatasi. Alih-alih turun ke jalan, mereka memilih pena sebagai senjata untuk menuntut KPK segera menindak tegas pemimpin daerah yang terseret kasus. (Aye)