Mensos Ungkap 600 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judi Online

SUARAGONG.COM – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan temuan mengejutkan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Dari hasil penelusuran bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tercatat ada sekitar 600 ribu penerima bansos yang terindikasi bermain judi online (judol).

Mensos Ungkap 600 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Ratusan Ribu Dicoret

Dari jumlah tersebut, lebih dari 228 ribu orang langsung dicoret dari daftar penerima. Data ini merupakan hasil pemeriksaan rekening penerima bansos yang dilakukan sejak Februari 2025.

“Data ini kami peroleh dari PPATK, setelah kami datang dan meminta konfirmasi soal rekening-rekening penerima bansos. Dari 9 juta lebih data pemain judi online, 600 ribu di antaranya tercatat sebagai penerima bansos,” ujar Syaifullah usai meninjau Sekolah Rakyat SRMP 9 di Kompleks Wyataguna Bandung, Sabtu (9/8/2025) malam.

Menurutnya, Kementerian Sosial saat ini masih mendalami sekitar 375 ribu nama lainnya untuk memastikan apakah mereka memang berhak menerima bantuan. Proses verifikasi mencakup penelusuran latar belakang pekerjaan dan kondisi ekonomi.

“Ternyata banyak yang pengakuannya saat buka rekening adalah dokter, pegawai BUMN, dan sebagainya. Ini sedang kami verifikasi. Bila tidak sesuai, akan kami coret,” tegasnya.

Baca Juga : PPATK Klaim Deposit Judol Turun 70% Imbas Aturannya

Pembenahan Data Bansos Jadi Prioritas

Syaifullah menegaskan bahwa pembenahan data penerima bansos menjadi prioritas pemerintah. Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Perbaikan Data Penerima Bansos, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator pemutakhiran data secara nasional.

“Dengan Inpres ini, kita sedang konsolidasi. Data bansos terus kami mutakhirkan. Salah satu caranya adalah memeriksa profil rekening penerima, termasuk saldo tabungan mereka,” jelasnya.

Tindak Lanjut Temuan Anggota DPRD Terima Bansos

Terkait laporan adanya 35 anggota DPRD di Purwakarta yang menerima bansos berupa subsidi upah, Syaifullah mengaku kasus itu baru terdeteksi setelah konsolidasi data dengan PPATK. Ia memastikan pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut.

“Kami proaktif, tidak hanya dengan PPATK tapi juga pemerintah daerah dan bank penyalur. Kalau masyarakat ingin menyanggah atau mengusulkan nama penerima, bisa melalui aplikasi Cek Bansos,” terangnya.

Baca Juga :Ternyata, 70 Persen Dana Judi Online Mengalir ke Luar Negeri

Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi

Syaifullah mengajak masyarakat dan media untuk ikut mengawasi penyaluran bansos. Ia menekankan pentingnya pengaduan resmi, bukan sekadar keluhan di media sosial.

“Kami butuh partisipasi masyarakat. Kalau ada keberatan, jangan hanya di media sosial. Sampaikan lewat aplikasi dengan data lengkap agar bisa ditindaklanjuti. Mari kita pastikan bansos ini diterima oleh 20 juta penerima manfaat yang benar-benar berhak,” pungkasnya. (Aye)