Menhut Sebut Ada 12 Perusahaan Diduga Jadi Penyebab Banjir Sumut

SUARAGONG.COM – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap adanya 12 perusahaan yang terindikasi kuat turut menjadi penyebab banjir besar yang melanda Sumatra Utara (Sumut). Indikasi tersebut muncul setelah ditemukannya praktik pembalakan hutan yang diduga dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut dan berdampak pada rusaknya kawasan hutan.

Menhut Ungkap 12 Perusahaan Terindikasi Jadi Penyebab Banjir di Sumut

“Penegakan hukum terhadap 12 subyek hukum itu akan segera dilakukan,” tegas Raja Juli saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (4/12/2025). Ia menambahkan bahwa laporan rinci mengenai perusahaan-perusahaan tersebut masih menunggu persetujuan Presiden.

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan telah mencabut 18 PBPH dengan total luas 526.144 hektare sebagai bagian dari penindakan atas pelanggaran tata kelola hutan.

Dugaan pembalakan liar sebagai pemicu banjir juga disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan komprehensif mengenai penyebab banjir dan longsor di Sumatra, termasuk indikasi illegal logging di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Baca Juga : Bencana Banjir Sumatera: Bahlil Janji Sikat Tambang Ilegal

Diduga Kayu-Kayu Tersebut Hasil Penebangan Lama

Berdasarkan gambar dan video yang beredar, Muzani menilai kayu-kayu yang terseret banjir bukan berasal dari pohon roboh akibat longsor, melainkan hasil penebangan lama.

“Saya kira para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan ini. Cukup ini menjadi pelajaran terakhir,” ujarnya.

Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan telah menangani berbagai kasus pembalakan liar.

• Aceh Tengah, penyidik mengamankan 86,60 m³ kayu ilegal.
• Solok, Sumatra Barat, ditemukan 152 batang kayu per log beserta alat berat.
• Sipirok, Tapanuli Selatan, empat truk bermuatan 44,25 m³ kayu bulat diamankan dengan dokumen PHAT yang telah dibekukan.

Seiring banyaknya tafsir publik mengenai kayu-kayu yang terbawa banjir, pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan hutan. Serta janji akan menindak tegas pelaku pembalakan ilegal. Untuk realisasinya publik masih menunggu hasil (Aye/sg)