Gerindra Tegaskan Prabowo Dukung Pilkada Tak Langsung

SUARAGONG.COM – Wacana perubahan skema Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali mengemuka. Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Gerindra Dorong Pilkada Tak Langsung, Dinilai Pangkas Biaya Politik

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa gagasan tersebut bukan wacana baru. Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut telah lama membahas opsi perubahan sistem Pilkada di internal partai.

“Pembahasan ini sudah lama di internal. Kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui mekanisme di DPRD,” ujar Prasetyo kepada awak media, dikutip Selasa (30/12/2025).

Dinilai Mahal dan Sarat Beban Politik

Gerindra menilai Pilkada langsung menyimpan sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait tingginya ongkos politik. Prasetyo menyebut, calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya besar untuk maju sebagai bupati, wali kota, maupun gubernur.

Tak hanya membebani kandidat, sistem Pilkada langsung juga dinilai menguras anggaran negara. Pemerintah harus menyiapkan dana besar untuk penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa anggaran dan realisasi hibah Pilkada serentak 2024 mencapai Rp37,52 triliun, yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani melakukan perubahan sistem, manakala kita mendapati sistem yang dijalankan sekarang ini juga memiliki banyak sisi negatif,” tegas Prasetyo.

Baca Juga : Lewat RUU Politik, Golkar Usulkan Pilkada Tak Langsung

Sejalan dengan Pandangan Presiden Prabowo

Sikap Gerindra tersebut sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Prabowo secara terbuka mendukung usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk mengubah skema Pilkada menjadi tidak langsung.

Menurut Kepala Negara, mekanisme pemilihan melalui DPRD dinilai lebih efisien dan mampu memangkas biaya politik, sekaligus menutup celah terjadinya praktik korupsi yang kerap muncul dalam kontestasi politik berbiaya tinggi.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa tidak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya. Selesai,” ujar Prabowo, dikutip Sabtu (06/12/2025).

Prabowo juga menegaskan bahwa sistem serupa telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Malaysia, India, Inggris, Kanada, hingga Australia, yang dinilainya memiliki sistem politik lebih efisien dan berbiaya murah.

“Negara-negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” pungkasnya.

Wacana perubahan skema Pilkada ini diperkirakan masih akan terus bergulir dan menjadi bahan perdebatan publik, mengingat menyangkut langsung mekanisme demokrasi dan kedaulatan rakyat. (Aye/sg)