4 PD Raih Wilayah Bebas Korupsi Surabaya 2026
Share
JAKARTA, SUARAGONG.COM – Kabar baik datang dari Kota Pahlawan. Empat Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya resmi meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi Surabaya 2026 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas Awards 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Empat perangkat daerah yang berhasil membawa pulang predikat WBK tersebut adalah Dispendukcapil Surabaya, Kecamatan Bubutan, Puskesmas Ketabang, dan Puskesmas Sawah Pulo.
Buat yang belum familiar, WBK adalah bagian dari pembangunan Zona Integritas (ZI) yang tujuannya simpel tapi berat: birokrasi bersih, pelayanan makin ngebut, dan nol toleransi korupsi.
Komitmen Pemkot Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi Surabaya 2026
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan kalau pembangunan Zona Integritas bukan cuma formalitas lomba penghargaan.
“Kami berkomitmen melakukan reformasi birokrasi, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah korupsi,” ujarnya.
Menurut Eri, tujuan besar pembangunan ZI itu ada tiga: birokrasi makin akuntabel, pelayanan publik makin berkualitas, dan kepercayaan masyarakat makin naik. Artinya? Nggak cuma bersih dari pungli dan suap, tapi juga kerja lebih efektif, transparan, dan benar-benar melayani warga.
Karena jujur aja, sekarang masyarakat makin kritis. Pelayanan lambat sedikit, langsung viral. Jadi mau nggak mau, perubahan mindset dari “dilayani” ke “melayani” memang harus kejadian.
Baca juga: Pemkot Surabaya Kembali Raih Predikat AA SAKIP dari Kemenpan-RB
Tantangan Bangun Wilayah Bebas Korupsi Surabaya 2026
Inspektur Kota Surabaya, Ikhsan, mengakui perjalanan membangun Zona Integritas itu nggak selalu mulus. Salah satu tantangan paling berat adalah perubahan pola pikir. Dari yang sebelumnya administratif banget, jadi fokus ke pelayanan dan dampak nyata buat masyarakat.
“Nggak mudah mengubah mindset konvensional jadi mindset melayani dan berintegritas. Itu butuh proses dan konsistensi,” jelasnya.
Selain itu, masih ada tantangan lain seperti inovasi yang belum sepenuhnya berdampak langsung ke masyarakat, minimnya pemetaan risiko, sampai budaya kerja yang kadang masih sibuk ngurus dokumen daripada memperbaiki sistem. Tapi pelan-pelan, hasilnya mulai kelihatan.
Baca juga: 61 Ribu Warga Surabaya Turun Bersih-Bersih Peringati HPSN 2026
Dampak Nyata untuk Warga
Program WBK dan ZI ini katanya bukan cuma soal plakat penghargaan. Dampaknya sudah terasa langsung. Beberapa perubahan yang dirasakan warga antara lain:
- Beberapa lebih cepat dan transparan
- Praktik pungli dan suap makin ditekan
- Sarana prasarana makin layak
- Layanan berbasis digital makin dikembangkan
Aparatur juga didorong lebih humanis dalam melayani. Jadi bukan cuma cepat, tapi juga ramah dan jelas prosedurnya. Yang menarik, Pemkot Surabaya juga mengembangkan beberapa inovasi layanan seperti:
- Lontong Balap kolaborasi dispendukcapil dan PN
- Lontong Kupang kolaborasi Dispendukcapil, Pengadilan Agama dan Kemenag)
- BRC (Bubutan Reaksi Cepat)
- BSC (Bubutan Smart Center)
Selain itu, seluruh pegawai pelayanan juga menandatangani surat pernyataan komitmen untuk tidak menerima pungli dan suap. Jadi bukan cuma wacana.
Baca juga: Wali Kota Eri Cahyadi Ajak Mahasiswa FEB UNAIR Manfaatkan AI untuk Peluang Bisnis
Peran Warga Tetap Penting
Ikhsan menegaskan, keberhasilan program ini nggak bisa cuma mengandalkan pemerintah. Peran masyarakat juga krusial. Warga diminta ikut mengawasi, berani melapor kalau ada penyalahgunaan wewenang, dan memberi masukan kalau ada pelayanan yang kurang maksimal.
Karena pada akhirnya, Wilayah Bebas Korupsi Surabaya 2026 bukan cuma soal penghargaan nasional, tapi soal kualitas hidup warga Surabaya sendiri. Kalau pelayanan makin bersih, cepat, dan transparan, yang untung ya masyarakat juga. Dan di tengah isu korupsi yang masih jadi PR besar di banyak daerah, capaian ini jelas jadi angin segar. (wahyu/dny)
