Anggota DPR RI Ahmad Irawan Bahas Kebijakan Transisional dalam Buka Bersama

SUARAGONG.COM – Dalam acara buka puasa bersama di Ijen Suites, Malang, kemarin Sabtu, anggota DPR RI, Ahmad Irawan, menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan transisional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan transisional merupakan bagian dari proses penyesuaian yang dilakukan setiap presiden dalam menentukan arah pembangunan nasional.

“Kebijakan transisional itu artinya bahwa setiap presiden memiliki kebijakan dan arah pembangunan masing-masing. Pak Prabowo kan baru lima bulan menjadi seorang presiden terpilih dan terlantik yang mempunyai janji politik. Nah, itu yang sedang dirumuskan formula kebijakan seperti apa,” ujar Ahmad Irawan dalam sesi diskusi.

Ahmad Irawan Menjelaskan Contoh Inisiatif yang Sedang Dirumuskan

Ia mencontohkan beberapa inisiatif yang sedang digodok dalam pemerintahan Prabowo, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan koperasi di desa, serta revisi beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU). Semua kebijakan ini, menurut Irawan, merupakan bagian dari konsolidasi pemerintah untuk merealisasikan janji politik presiden terpilih.

Baca Juga: Daftar Pasal Kontroversial di RUU TNI yang Baru Disahkan DPR Jadi UU

Lebih lanjut, Irawan menjelaskan bahwa pembangunan negara memiliki regulasi yang dirancang untuk jangka menengah dan panjang. Dalam konteks kebijakan transisional, pemerintah tengah merumuskan berbagai kebijakan strategis, termasuk dalam aspek politik anggaran.

“Pembangunan negara ini kan ada UU yang dirancang untuk jangka menengah dan jangka panjang. Nah, ini yang sekarang dirumuskan termasuk dengan politik anggarannya dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan transisional dan mudah-mudahan bisa cepat selesai, agar masyarakat merasakan dampak langsung dari kebijakan presiden,” imbuhnya.

Soroti Perbedaan Kebijakan

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Irawan juga menyoroti perbedaan kebijakan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo melakukan sejumlah penyesuaian termasuk dalam postur anggaran. Efisiensi anggaran yang diterapkan bukan sekadar pemangkasan, melainkan lebih kepada relokasi serta perumusan ulang strategi politik anggaran yang baru.

Baca Juga: DPR Resmi Sahkan Revisi RUU TNI Jadi Undang-Undang

“Jadi itu tadi, antara Presiden Jokowi dan Prabowo itu mempunyai kebijakan yang berbeda. Presiden Prabowo melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk postur anggaran, yaitu efisiensi yang sebenarnya lebih ke relokasi dan meramu politik anggaran baru,” tutupnya.

Acara buka bersama ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota DPR dan tokoh politik lainnya yang turut mendiskusikan berbagai kebijakan pemerintahan saat ini. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam bagi masyarakat mengenai arah kebijakan transisional yang sedang berlangsung di Indonesia. (don/PGN)