Anggota DPRD Jatim Dukung Penggunaan Zakat untuk Program MBG
Share

SUARAGONG.COM – Usulan mengenai penggunaan Zakat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendapat lampu hijau dari salah satu anggota DPRD Jawa Timur (Jatim). Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyatakan dukungannya terhadap usulan penggunaan dana zakat dalam program MBG.
Lampu Hijau untuk Penggunaan Dana Zakat pada Program MBG
“Tetapi kan kita tahu bersama bahwa dana zakat, infaq, shodaqoh itu kan pengaplikasiannya ada ketentuannya, baik secara syariat maupun hakikat,” ujar Puguh saat ditemui, Selasa (21/1/2025).
Puguh menjelaskan, usulan tersebut perlu melalui konsultasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Kementerian Agama, dan lintas kementerian terkait. “Jadi harus dikaji secara mendalam kira-kira apakah memungkinkan ketika dana zakat itu digunakan untuk mensupport program MBG,” jelas politikus PKS ini.
Memenuhi Ketentuan Delapan Asnaf
Ia menambahkan, selama penggunaan dana zakat memenuhi ketentuan delapan asnaf yang tercantum dalam panduan pengelolaan dana zakat, maka usulan itu sah-sah saja.
“Tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana cara memilah-milahnya,” imbuh Puguh.
Meski demikian, Puguh mengaku lebih sepakat jika program MBG ditunjang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. “Di Indonesia ini kan banyak perusahaan kelas kakap, termasuk perusahaan investasi asing yang beroperasi di sini. Nah, ini yang menurut saya harus dioptimalkan agar CSR-nya digunakan untuk mendukung MBG. Termasuk BUMN dan BUMD,” katanya.
Baca Juga : Anggota DPR RI Tekankan Pengawasan Program MBG: Waspada Oknum Nakal
Program MBG Butuh Evaluasi
Menurutnya, program MBG cukup bagus, tetapi perlu evaluasi agar implementasinya semakin baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
“Untuk tingkat SMA menurut saya tidak perlu MBG. Harusnya yang diberi adalah TK dan SD karena mereka membutuhkan asupan gizi yang cukup. Selain itu, yang harus segera diperhatikan adalah ibu hamil dan menyusui, apalagi tujuan program ini untuk mengurangi prevalensi angka stunting,” pungkas Puguh.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menilai sah-sah saja jika dana zakat diusulkan untuk mendukung program MBG.
“Selama ini anggaran Baznas Jatim juga sudah digunakan selaras dengan program-program pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Misalnya untuk zakat pemberdayaan ekonomi secara produktif, beasiswa, dan tidak ada salahnya kalau nanti digunakan untuk bantuan makanan bergizi (MBG),” jelas Adhy. (aye).
Baca Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News.