Angka Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo Dilaporkan Menurun

SUARAGONG.COM – Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 digelar pada Rabu (23/4/2025) di ruang kerja Wakil Bupati Probolinggo. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Ra Fahmi AHZ selaku Ketua TKPK Kabupaten Probolinggo. Rapat juga dihadiri oleh jajaran pejabat dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta perwakilan dari sejumlah dinas strategis.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo Menurun: Wabup Dorong Kolaborasi Efektif Setiap OPD

Kegiatan rapat koordinasi diawali dengan pemaparan dari Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbangda, Roy Iskandar. Ia memaparkan kondisi terkini kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Probolinggo. Mencakup realisasi anggaran tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Penyampaian ini menyoroti pelaksanaan anggaran dari aspek strategi dan sifat penggunaannya. Baik disampaikan langsung, tidak langsung, maupun penunjang.

Wabup Fahmi menyampaikan bahwa angka kemiskinan reguler di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan sebesar 0,74% dari 17,19% pada tahun 2023 menjadi 16,45% pada tahun 2024. Penurunan ini berarti sekitar 7.910 warga berhasil keluar dari garis kemiskinan. Meski demikian, berdasarkan posisi tingkat kemiskinan di Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo masih berada di posisi keempat terbawah, di atas Sampang, Bangkalan, dan Sumenep.

Lebih lanjut, Wabup menyebutkan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Probolinggo tahun 2024 berada pada angka Rp 537.724, naik Rp 23.450 dari tahun sebelumnya. Penurunan signifikan juga terlihat pada angka kemiskinan ekstrem yang menurun dari 2,28% di tahun 2023 menjadi 0,59% di tahun 2024. Hal ini menjadikan Kabupaten Probolinggo berada di urutan kedelapan terbawah di Jawa Timur.

Baca Juga : Pemkab Probolinggo: Rp 10 Miliar Perbaikan Infrastruktur Pascabanjir

Efisiensi Anggaran dan Fokus Intervensi Program

Terkait alokasi anggaran, Wabup Fahmi memaparkan bahwa pada awalnya dana untuk penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2025 sebesar Rp 309,9 miliar, namun karena adanya efisiensi, jumlah tersebut dikurangi menjadi Rp 297 miliar. Anggaran tersebut tersebar di 15 perangkat daerah, 33 puskesmas, dan 18 kecamatan dengan 658 sub kegiatan. Ia menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih tepat guna dalam percepatan pengurangan kemiskinan.

Dalam forum tersebut, Wabup Fahmi juga menyampaikan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo sedang melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan Februari 2025. Survei ini mencakup 83 desa di 24 kecamatan dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran rumah tangga. Ia menegaskan bahwa hasil dari Susenas akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan.

Baca Juga : Farida Nurhan Jajal Cilok Semeru, Kuliner Legend Khas Probolinggo

Dorongan Sinergi dan Evaluasi Terpadu oleh TKPK

Sebagai Ketua TKPK, Wabup Fahmi mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan fungsi TKPK sebagai wadah koordinasi antar sektor dalam program penanggulangan kemiskinan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi lintas sektor yang konkret dan adaptif terhadap kondisi masyarakat.

Lebih dari sekadar kegiatan administratif, rapat TKPK ini menjadi momentum refleksi dan perumusan langkah strategis berkelanjutan. Wabup meminta agar setiap perangkat daerah menyusun program yang realistis dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan. Mengingatkan perangkat daerah untuk totalitas, bukan hanya berdasarkan formalitas perencanaan.

Menjelang pertemuan TKPK berikutnya, Wabup menekankan pentingnya pemetaan kesejahteraan penduduk secara lebih detail, khususnya dengan pendekatan berbasis desa. Ia menyarankan agar dilakukan pemeringkatan penduduk miskin berdasarkan data By Name By Address (BNBA), sehingga intervensi program bisa lebih fokus dan efektif. Dengan pemetaan ini, pemerintah diharapkan dapat menetapkan strategi yang lebih presisi dan berkelanjutan dalam menanggulangi kemiskinan. (Duh/aye)

Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News