APBD Jatim 2026 Disahkan: Gubernur Khofifah Pastikan Program Prioritas
Share
SUARAGONG.COM – Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 resmi disetujui. Dalam sidang paripurna DPRD Jatim, Sabtu (15/11/2025). Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan bersama oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPRD Jatim Muhammad Musyafak Rouf, serta jajaran pimpinan dewan lainnya.
Khofifah Pastikan Program Prioritas dalam APBD Jatim 2026
Pada tahun anggaran 2026, struktur APBD Jatim mencakup Pendapatan Daerah sebesar Rp26,3 triliun, Belanja Daerah Rp27,2 triliun, serta Pembiayaan Daerah Rp916,7 miliar. Postur ini kembali mengalami kontraksi pendapatan akibat kebijakan nasional, melanjutkan penurunan yang terjadi pada tahun sebelumnya.
2 Tahun Berturut Turun karena Kebijakan Nasional
Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa penurunan pendapatan daerah sebesar total Rp7 triliun dalam dua tahun terakhir bukan disebabkan lemahnya manajemen keuangan Pemprov Jatim, melainkan dampak langsung kebijakan fiskal nasional.
Pada 2025, penerapan UU HKPD menyebabkan perubahan skema pembagian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga pendapatan Jatim berkurang Rp4,2 triliun. Sementara pada 2026, pengurangan Transfer Keuangan Daerah dari pemerintah pusat kembali menekan pendapatan daerah hingga Rp2,8 triliun.
“Kami memastikan, kontraksi ini bukan karena kurangnya kapasitas atau manajemen. Ini murni dampak kebijakan nasional yang berlaku serentak,” tegas Khofifah.
Meski tertekan dinamika fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim justru menunjukkan tren positif dengan kenaikan Rp695 miliar, atau naik 4 persen dibanding tahun sebelumnya.
Baca Juga : DPRD Situbondo Bahas Raperda APBD 2026
Anggaran Difokuskan ke Program Prioritas
Khofifah menegaskan Pemprov Jatim tetap fokus menjaga efektivitas belanja daerah dengan menajamkan anggaran pada sektor prioritas. Pada awal 2025, efisiensi anggaran telah dilakukan hingga Rp1,1 triliun.
Beberapa program yang dipastikan mendapat tambahan alokasi antara lain:
- PKH Plus,
- Program Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) – KIP Jawara,
- Program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu).
“Di tengah dinamika seperti ini, masyarakat di desil 1 sampai desil 4 tetap harus menjadi prioritas pelayanan kita,” tegasnya.
Sembilan Prioritas Pembangunan Jatim 2026
APBD 2026 dibangun berlandaskan sembilan prioritas pembangunan, di antaranya:
- Percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan,
- Perluasan lapangan kerja,
- Penguatan infrastruktur konektivitas,
- Peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan,
- Penguatan mutu pendidikan,
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
- Reformasi tata kelola pemerintahan,
- Harmonisasi sosial dan inklusivitas,
- Penguatan keberlanjutan lingkungan.
Sebelum ditetapkan sebagai Perda, Raperda APBD 2026 akan dikirim ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi paling lambat tiga hari setelah persetujuan, sesuai ketentuan PP 12/2019 dan Permendagri 14/2025.
Kerja Sama Internasional untuk Mengimbangi Tekanan Fiskal
Gubernur Khofifah juga menyoroti pentingnya sinergi dengan pihak eksternal untuk mengurangi ketergantungan pada APBD. Salah satu yang menonjol adalah hubungan strategis dengan Singapura melalui RISING Fellowship.
Selama program tersebut, Khofifah berdiskusi dengan Perdana Menteri Lawrence Wong dan Senior Minister Lee Hsien Loong mengenai kerja sama di tiga sektor:
- pendidikan,
- layanan kesehatan,
- dan penanaman modal.
Pemprov Jatim juga mencatatkan transaksi signifikan pada misi dagang ke Singapura sebesar Rp4,16 triliun, yang mendorong pertumbuhan ekspor-impor sebagai mesin ekonomi daerah.
“Kita terus mencari pola untuk memperkuat pertumbuhan dan pemerataan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD,” ujar Khofifah.
Di akhir sambutannya, ia menyampaikan terima kasih atas kerja sama erat antara DPRD Jatim dan Pemprov Jatim dalam merumuskan APBD 2026. Diharapkan, kebijakan fiskal tersebut menjadi fondasi kuat untuk menjaga pembangunan Jatim tetap inklusif dan adaptif di tengah tantangan nasional. (Wahyu/Aye/sg)
