Banggar Tegaskan Perubahan APBD Harus Full Kepentingan Rakyat

SUARAGONG.COM – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, menekankan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 harus sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Soroti Pendapat Banggar, Lilik Hendarwati Tegaskan Perubahan APBD Harus Full untuk Kepentingan Rakyat

Hal itu disampaikannya usai Pendapat Banggar DPRD Jatim terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 dibacakan dalam rapat Paripurna.

“Alhamdulillah, Banggar sudah menyampaikan pendapat terkait P-APBD 2025. Dari hasil kesepakatan kita bersama, insyaAllah semuanya sepakat bahwa perubahan yang kita lakukan kita full-kan untuk kepentingan masyarakat,” ujar anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut.

Menurut Lilik, situasi ekonomi saat ini menuntut agar setiap rupiah anggaran dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran. “Beberapa kegiatan yang tidak terlalu urgent kita alihkan ke program-program yang lebih dibutuhkan rakyat. Harapannya, kebutuhan mendesak masyarakat bisa terbantu dengan baik,” imbuhnya.

Dalam laporan Banggar, pendapatan daerah Jatim tahun ini naik Rp91,18 miliar menjadi Rp28,53 triliun. Namun, transfer dari pusat justru turun Rp192,31 miliar. Di sisi lain, belanja daerah meningkat Rp2,71 triliun menjadi Rp32,93 triliun, sehingga defisit membesar menjadi Rp4,39 triliun.

Baca Juga : Komisi C Dorong Bapenda Provinsi Jawa Timur Tingkatkan Sektor Pajak MBLB

Catatan Penting: Koordinasi, Pajak dan Aset Daerah

Banggar juga memberikan sejumlah catatan penting, mulai dari memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk optimalisasi pajak daerah, memaksimalkan aset daerah yang belum produktif, hingga mengendalikan belanja pegawai agar tidak lebih dari 30 persen dari total belanja.

Selain itu, Banggar meminta percepatan belanja modal produktif di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi publik, dan fasilitas masyarakat lain yang bisa memberikan efek berganda bagi perekonomian Jawa Timur.

Lilik menegaskan bahwa Fraksi PKS konsisten mendorong penggunaan SiLPA 2024 yang mencapai Rp4,7 triliun. Untuk program-program penurunan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan, sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“InsyaAllah dengan pergeseran dan penguatan ini, APBD kita lebih tepat sasaran. Pada akhirnya, yang merasakan manfaat langsung adalah masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (Wahyu/aye)