Bappeda Jombang Gelar FGD Bahas Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
Share

SUARAGONG.COM – Dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Setjo Adiningrat, Setdakab Jombang, Kamis (9/10/2025).
Bappeda Jombang Gelar FGD Bahas Indeks Pembangunan Manusia
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Jombang Danang Praptoko dan dihadiri oleh Plt Kepala BPS Jombang Abdus Salam, Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Airlangga Dr. Karnaji, perwakilan perangkat daerah, perguruan tinggi, PKK, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Dalam keterangannya, Danang Praptoko menjelaskan bahwa FGD ini digelar karena meski nilai IPM Kabupaten Jombang sudah berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional, namun masih tertinggal dibandingkan beberapa daerah tetangga seperti Kota Mojokerto.
“Dengan latar belakang tersebut, FGD ini kami adakan untuk mencari solusi dan strategi agar nilai IPM Jombang bisa meningkat. Kami menghadirkan dua narasumber. Yaitu dari BPS yang menghitung dan mempublikasikan data. Serta dari sisi akademisi untuk memberikan pandangan strategis,” ujar Danang.
Ia menambahkan, dari hasil diskusi banyak masukan yang diterima, salah satunya berasal dari sektor pendidikan. Salah satu usulan menarik yaitu pemberian beasiswa bagi satu siswa per desa. Di mana perguruan tinggi dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk merealisasikan program tersebut.
“Usulan ini sangat bagus. Dengan kolaborasi antara kampus dan pemerintah daerah. Kita bisa memperluas akses pendidikan bagi warga desa dan pada akhirnya mendongkrak nilai IPM,” jelas Danang.
Baca Juga : Surabaya Berhasil Tekan Kemiskinan, Persentase Turun Jadi 3,56 Persen
IPM Jombang 74,5
Sementara itu, Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Airlangga Dr. Karnaji selaku narasumber menekankan pentingnya kesinambungan dalam pembangunan manusia. Menurutnya, IPM Jombang yang saat ini berada di angka 74,5 harus terus ditingkatkan dengan program berkelanjutan.
“Indeks Pembangunan Manusia tidak boleh berhenti, karena setiap tahun terjadi regenerasi. Pemerintah harus memiliki prioritas wilayah — mana yang perlu difokuskan terlebih dahulu — untuk mengatasi kesenjangan antara kota dan desa,” paparnya.
Karnaji juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran harus disiasati dengan kolaborasi lintas sektor agar pembangunan manusia dapat dilakukan secara merata.
“Dengan kerja sama antarinstansi, kesenjangan bisa ditekan dan pembangunan manusia berjalan lebih efektif,” pungkasnya. (Ale/Aye)