Benjamin Kristianto Salut Kebijakan Penghapusan Denda Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

SUARAGONG.COM – Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghapus denda bagi masyarakat yang menunggak iuran BPJS Kesehatan mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dr. Benjamin Kristianto.

Benjamin Kristianto Apresiasi Kebijakan Menkeu Hapus Denda Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

Benjamin menilai kebijakan tersebut sangat berpihak kepada masyarakat kecil yang selama ini kesulitan membayar iuran karena kondisi ekonomi.

“Seringkali saya sampaikan bahwa orang-orang yang tidak membayar iuran itu bukan berarti mereka nakal, tetapi memang keadaan ekonomi mereka yang tidak sanggup. Untuk biaya sekolah anaknya saja sudah kesulitan, untuk makan pun bingung, apalagi kalau disuruh bayar iuran,” ujar politisi Partai Gerindra itu, Sabtu (25/10/2025).

Beban Administratif Masyarakat Miskin

Anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut berharap kebijakan penghapusan denda tidak hanya berhenti pada wacana. Melainkan benar-benar diterapkan agar masyarakat miskin bisa terbebas dari beban administratif.

“Kami harapkan wacana ini bukan hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar diterapkan. Sehingga mereka yang tidak mampu bisa dibantu untuk bayar iurannya atau dihilangkan dendanya,” tegas Benjamin.

Meski begitu, Benjamin juga mendorong agar pemerintah tetap melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai, penghapusan denda harus disertai mekanisme yang memastikan bantuan tepat sasaran.

“Bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu bisa dibebaskan dendanya atau BPJS kesehatannya ditanggung pemerintah,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik untuk berempati dan berpartisipasi. Membantu sesama melalui sistem subsidi silang.

“Bagi yang diberikan kelebihan rezeki dan bisa membayar iuran BPJS dengan rutin, harus bersyukur karena tidak hidup kekurangan. Dengan begitu, mereka bisa membantu saudara-saudara kita yang hidupnya kekurangan,” pungkas Benjamin. (Wahyu/Aye)