BPS Perkuat Kelembagaan Statistik Kota Probolinggo: Wujudkan Satu Data Indonesia

SUARAGONG.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo terus mendorong terwujudnya tata kelola data yang terpadu dan berstandar nasional. Melalui kegiatan “Penguatan Kelembagaan dan Sistem Statistik Nasional dalam Penyelenggaraan Satu Data di Kota Probolinggo”, BPS berupaya memperkuat peran lembaga dan meningkatkan sinergi antarinstansi dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

BPS Probolinggo Perkuat Kelembagaan Statistik: Menuju Satu Data Indonesia

Acara ini digelar di Hotel Bromo View, Rabu (5/11/2025), dengan dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, dan Pj. Sekda Rey Suwigtyo, bersama perwakilan OPD dan wali data.

Kepala BPS Kota Probolinggo, Mouna Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman tentang kelembagaan dan sistem statistik nasional.

“Output yang kami harapkan adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral serta keseragaman pemahaman antar-OPD,” terangnya.

Menurutnya, penguatan kelembagaan statistik menjadi langkah penting agar setiap OPD menghasilkan data yang valid, terintegrasi, dan mudah diakses. Data yang berkualitas akan memudahkan proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan publik.

Baca Juga : Probolinggo Evaluasi Kabupaten Layak Anak 2024

Kebutuhan Validasi dan Real-Time Data Berbagai Sektor

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan pentingnya validitas data lintas sektor. Terutama dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.

“Data harus riil dan selalu diperbarui hingga tingkat kelurahan. Dari data inilah prioritas pembangunan bisa dipetakan dengan tepat,” tegasnya.

Aminuddin menilai, penguatan kapasitas sumber daya manusia di tiap OPD menjadi kunci keberhasilan sistem data.

“Kalau data di setiap kantor kuat, kita akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Probolinggo sendiri telah membuktikan pentingnya data yang akurat. Berkat kebijakan berbasis data, angka kemiskinan berhasil turun dari 6,18 persen menjadi 5,69 persen, dan pertumbuhan ekonomi naik dari 5,18 persen menjadi 5,88 persen.

Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa data berkualitas mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak luas.

Selain paparan dari BPS, kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Bapperida dan Pj. Sekda Rey Suwigtyo yang membahas penguatan kelembagaan Satu Data Kota Probolinggo untuk mendukung visi dan misi pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini, BPS berharap sinergi antarinstansi semakin kuat dalam mewujudkan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Selain memperkuat tata kelola data, kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi praktik baik dan memperluas pemahaman tentang pentingnya statistik sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. (Aye/sg)