Pemerintah Kota Probolinggo dan BPS Luncurkan Program Bromo Cantik Bersolek

PROBOLINGGO, SUARAGONG.COM – Pemerintah Kota Probolinggo bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo resmi mengumumkan program inovatif bertajuk Program Bromo Cantik Bersolek. Program ini disosialisasikan pada Kamis (11/9/2025) di Ruang Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo. Acara hybrid tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, didampingi Wakil Wali Kota, Ina Dwi Lestari.

Program ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan perencanaan pembangunan yang akurat, berbasis data terkini, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPS, DPRD, dan masyarakat.

Tujuan dan Peserta Sosialisasi Program Bromo Cantik Bersolek

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, Madihah, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai program Bromo Cantik Bersolek kepada perangkat daerah, kelurahan, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, sosialisasi ini juga menjadi langkah awal persiapan pelaksanaan program pada tahun 2025.

Peserta hadir secara luring dari perangkat daerah terkait seperti Bapperida, Dinas Sosial PPPA, Dispopar, DKUP, camat, dan lurah se-Kota Probolinggo. Sementara itu, peserta daring diikuti agen statistik kelurahan dan pekerja sosial masyarakat. Narasumber yang dihadirkan berasal dari DPRD serta BPS Kota Probolinggo.

Baca juga: Revitalisasi Alun-Alun Probolinggo Gagal Kontrak, Pemkot Siapkan Tender Ulang

Pentingnya Data untuk Perencanaan Pembangunan

Dalam sambutannya, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menegaskan bahwa data adalah fondasi utama pembangunan. Melalui program Bromo Cantik Bersolek, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan didasarkan pada data yang valid dan mutakhir.

“Bromo Cantik merupakan kolaborasi antara BPS dan Pemkot. Supaya data yang kita kelola real dan terupdate, karena data ini sangat penting untuk proses perencanaan pembangunan,” jelasnya.

Wali Kota menambahkan bahwa dalam enam bulan terakhir, angka kemiskinan di Kota Probolinggo turun sebesar 0,49 poin menjadi 5,69 persen. Capaian ini menurutnya menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Kita harus tepat sasaran, terutama pada desil 1–5. Program yang kita lakukan, baik nasional, regional maupun kota, benar-benar harus mengentaskan kemiskinan. Target lima tahun ke depan, kita bisa menurunkan lagi angka kemiskinan menjadi 2 poin,” tegasnya.

Baca juga: Pemkot Probolinggo Gelar Pelatihan Microsoft Project bagi Pelaku Jasa Konstruksi

Menjaga Konsistensi dengan Pemutakhiran Data

Wali Kota Aminuddin menekankan bahwa capaian penurunan angka kemiskinan harus tetap dijaga melalui pemutakhiran data yang berkala. Pemutakhiran berikutnya direncanakan berlangsung pada November mendatang.

“Namanya desil ini fluktuatif, harapannya desil bisa naik. Dengan begitu, pencapaian pembangunan lebih terukur dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat,” tandasnya.

Dengan kata lain, validitas data bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Pemkot Probolinggo dan BPS Satukan Data Lewat Bromo Cantik

Komitmen BPS dalam Penyediaan Data

Kepala BPS Kota Probolinggo, Mouna Sri Wahyuni, menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung penuh keberhasilan program Bromo Cantik Bersolek.

“BPS adalah garda terdepan dalam penyediaan dan pemanfaatan data. Meskipun SDM kami hanya 19 orang, kami siap melakukan pembinaan statistik kepada bapak dan ibu di perangkat daerah maupun kelurahan,” tegas Mouna.

Keterbatasan sumber daya manusia tidak menjadi hambatan, melainkan pemicu untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan sinergi dengan para agen statistik kelurahan serta pekerja sosial masyarakat.

Baca juga: Pemkot Probolinggo Tindak Lanjut Peretasan Akun Instagram Dinkes PPKB

Peran DPRD dalam Mendukung Program Bromo Cantik Bersolek

Narasumber dari DPRD Kota Probolinggo, Endang, turut menyampaikan pandangannya terkait peran legislatif dalam program ini. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi menyusun dan mengesahkan peraturan daerah, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

“Dalam konteks program Bromo Cantik Bersolek, DPRD bertugas memastikan kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat dan relevan benar-benar diterapkan. Fungsi pengawasan ini penting agar data yang dikumpulkan dapat menjadi landasan pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan memberi dampak positif bagi masyarakat Probolinggo,” jelasnya. (duh/dny)