Bupati Arifin Gelar Rapat Staf Penanganan Pasca Bencana Di Trenggalek

SUARAGONG.COM – Panggil jajaran terkait, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin gelar rapat koordinasi membahas penanganan pasca bencana di daerahnya. Seperti diketahui, 19 Mei 2025 lalu, bencana alam mulai dari banjir dan tanah longsor terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Trenggalek. Bencana ini diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi selama beberapa hari.

Bupati Trenggalek Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Pasca Bencana

Adapun bencana yang terjadi kala itu diantaranya, banjir bandang terjadi di Kecamatan Trenggalek, Pogalan, Gandusari, Kampak dan Munjungan. Kemudian tanah longsor dibeberapa titik, salahsatunya di Dusun Kebonagung, Desa Depok Kecamatan Bendungan yang menelan korban jiwa 6 orang.

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, Pemkab Trenggalek menyiapkan relokasi bagi 71 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak, termasuk bagi warga yang tempat tinggalnya dinilai sangat rawan. Langkah ini diambil demi memastikan keselamatan masyarakat dan memberikan tempat tinggal yang lebih layak dan aman.

Usai memimpin rapat koordinasi di Gedung Bhawarasa, Bupati Arifin mengungkapkan bahwa lokasi relokasi sudah diusulkan oleh Kepala Desa Depok. Pemerintah Provinsi pun telah memberikan lampu hijau untuk mendukung proses relokasi ini. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi atas dukungannya. Tinggal nanti kita sepakati lokasi yang aman bagi warga terdampak. Sembari menunggu, kita siapkan dulu kebutuhan mendesak untuk masyarakat seperti air bersih,” ungkapnya, Selasa (03/06/2025).

Baca Juga : Longsor Trenggalek, Khofifah Serahkan Bantuan Logistik

Kondisi Wilayah yang Sangat Rentan 

Menurutnya, tanah di lokasi longsor sangat rentan karena topsoil-nya tipis dan kondisi batuannya berisiko sliding. Karena itu, relokasi menjadi solusi yang paling tepat agar masyarakat tidak terus dihantui ancaman bencana susulan, terutama saat musim hujan tiba.

“Kami ingin memastikan warga yang direlokasi tetap bisa melanjutkan kehidupan dengan layak, terutama agar lokasinya tidak terlalu jauh dari sumber mata pencaharian mereka,” imbuhnya Bupati Trenggalek.

Lokasi relokasi sendiri sudah diusulkan oleh desa. Tetapi Pemkab masih akan melihat kelayakannya. Sama seperti di Ngrandu, desa mengusulkan titik lokasi relokasi, tetapi menurutnya titik tersebut masih cukup rawan. Karena yang diusulkan masih di daerah dengan kemiringan lebih dari 30 sampai 45%. “Kalau mau Cut and Fill, harganya juga lebih mahal dari membangun rumahnya sendiri. Maka kita minta lahannya yang memang aman. Tidak berada di kawasan yang rawan. Kemudian secara anggaran kita juga bisa optimalkan,” terangnya.

Selanjutnya untuk penanganan banjir di Desa Ngares, Pemkab tengah menunggu kesediaan warga untuk memberikan lahannya karena akan dibangun tanggul oleh BBWS/ Kementrian PU. Sehingga jika hal itu sudah ada kesepakatan bermaterai dari warga, maka akan segera dieksekusi.

“Saya juga melakukan komunikasi dengan kepala BBWS dan juga kementrian PU. Melalui sambungan Whatsapp kita sudah kirimkan tanggap bencananya dan beliau sudah menurunkan tim kaji cepat untuk segera pembangunan. Karena ditunggu hari ini, makanya kita menggelar rapat hari ini karena ditunggu pernyataan bermaterai dari warga untuk mau melepaskan tanahnya. Tidak luas, hanya sekitar 100 m² untuk pembangunan tanggul permanen,” kata Mas Ipin sapaan akrabnya.

Baca Juga : Trenggalek Kembali Raih Opini WTP, Bupati dan Ketua DPRD Terima LHP BPK

Kelanjutan Relokasi Warga di Desa Ngares

Disinggung soal relokasi untuk warga di Desa Ngares, Mas Ipin menegaskan untuk sementara mereka juga meminta relokasi. Akan tetapi relokasinya tidak terpusat. Mengingat, warga memiliki lahan sendiri di seberang sungai untuk lokasi relokasi. Sehingga, Pemkab hanya tinggal melakukan pembangunan saja.

“Kalau tanahnya sudah clear and clean itu punya warga kita akan segera bangunkan.dan itu relatif lebih ringan karena 11 rumah dan tanahnya, tanah mereka sendiri tidak harus relokasi terpusat. Untuk itu bisa sekalian kita ajukan ke provinsi, kalaupun nggak kabupaten bisa. Yang terpenting sekarang tanggulnya bisa segera dikerjakan. Karena ini kita diminta cepat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kades Depok Kecamatan Bendungan, Sugeng Asmoro membenarkan terkait rencana relokasi bagi warganya yang terdampak bencana tanah longsor beberapa waktu yang lalu. “Untuk relokasi beberapa waktu lalu dari berbagai pihak baik BPBD kemudian Perhutani, ada satu titik yang direncanakan. Cuma itu belum pasti, karena nanti masih di ajukan ke Badan Geologi terkait keamanannya,” papar Sugeng.

Sampai saat ini, tercatat ada sekitar 71 KK terdampak bencana longsor. Rencananya, 15 KK akan memakai lahannya sendiri untuk pembangunan rumah relokasi, sedangkan 57 KK ikut lokasi yang dipilih Pemerintah Daerah. “Masyarakat yang kondisinya harus direlokasi, mereka mengikuti rencana relokasi ini. Karena tidak ada pilihan lain. Terlebih kalau sekarang ini hujan mereka merasa ketakutan, mengungsi ketika terjadi hujan,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah strategis yang diambil oleh Pemkab Trenggalek bersama Pemerintah Desa Depok, diharapkan masyarakat terdampak longsor bisa segera menata kembali kehidupan mereka dengan rasa aman dan nyaman. (mil/Aye)