Bupati Malang Sanusi: Jangan Lengah Meski Pernikahan Anak Turun

MALANG, SUARAGONG.COM – Kabar baik datang dari Kabupaten Malang. Bupati M. Sanusi menyampaikan bahwa angka pernikahan anak di wilayah kabupaten malang mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, pada 2023 lalu, Kabupaten Malang sempat menjadi daerah dengan kasus pernikahan dini atau anak tertinggi se-Jawa Timur, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Angka Pernikahan Anak Di kabupaten Malang Turun Secara Signifikan

“Sekarang sudah menurun. Data terakhir, hanya sekitar 300 anak yang menikah di bawah umur,” ungkap Sanusi saat memberi sambutan dalam acara Meeting Pencegahan Anak yang digelar di Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang, Kamis (24/4/2025).

Sanusi menjelaskan, penurunan ini terjadi berkat berbagai upaya sosialisasi yang mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan usia minimum perkawinan, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi UU Perkawinan 1974. Dalam aturan tersebut, usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Menurutnya, pernikahan anak tak hanya berdampak buruk pada kesehatan dan pendidikan, tetapi juga masa depan pembangunan daerah. Karena itu, ia menekankan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian bersama—bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat sipil, tokoh agama, hingga lembaga pendidikan.

Baca Juga : DPRD Kota Malang: Pernikahan Dini Jadi Faktor Anak Putus Sekolah

Program INKLUSI

Ia pun mengapresiasi pelaksanaan Program INKLUSI (Inklusi Sosial untuk Kesetaraan Gender dan Hak Anak) yang digagas oleh LAKPESDAM PBNU. Program ini dinilai sejalan dengan komitmen Pemkab Malang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak.

“Pemkab Malang sangat mendukung upaya-upaya yang menjunjung tinggi hak anak, kesetaraan gender, dan pemberdayaan komunitas,” ujar Sanusi.

Ia juga berharap pertemuan seperti ini tidak berhenti sebagai ajang diskusi semata. Sanusi ingin acara tersebut menjadi titik awal lahirnya rekomendasi strategis, aksi nyata, dan kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan.

“Mari kita jadikan agenda ini sebagai awal kolaborasi besar untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang lebih inklusif dan adil secara sosial,” tutupnya. (nif/aye) 

Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News