Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK Bareng Adik dan Sekda

SUARAGONG.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur. Kali ini, giliran Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang terjaring bersama sejumlah pejabat dan pihak swasta. Mengejutkannya, Termasuk adik kandungnya serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo ikut terjaring.

Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK, Terlibat Kasus Mutasi Jabatan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa total tujuh orang telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Sabtu (8/11/2025) pagi.

“Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, serta tiga pihak swasta. Salah satunya merupakan adik Bupati,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, dikutip dari Antara.

Budi menambahkan, Bupati Sugiri Sancoko tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 08.10 WIB. Dari informasi yang dihimpun, salah satu pejabat yang turut diamankan adalah Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono.

Baca Juga : Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK

13 Terjaring dalam OTT KPK

Sebelumnya, KPK menyebut ada 13 orang yang diamankan dalam OTT di Ponorogo, termasuk Sugiri. Namun, untuk sementara baru tujuh orang yang diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif.

KPK menduga OTT ini berkaitan dengan praktik korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo. “Saat ini tim masih bekerja di lapangan, dan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal selesai,” ujar Budi.

Penangkapan ini menjadi OTT ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah itu telah menggelar sejumlah operasi di berbagai daerah dan kementerian, di antaranya:

• OTT Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan (Maret 2025), terkait proyek Dinas PUPR.
• OTT Sumatera Utara (Juni 2025), menyangkut suap pembangunan jalan.
• OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar (Agustus 2025), terkait proyek rumah sakit di Kolaka Timur.
• OTT di Jakarta (13 Agustus 2025), soal suap pengelolaan kawasan hutan.
• OTT di Kementerian Ketenagakerjaan (20 Agustus 2025), melibatkan eks Wamenaker Immanuel Ebenezer.
• OTT terakhir terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid (3 November 2025), dalam kasus dugaan pemerasan di Pemprov Riau.

Dengan tertangkapnya Bupati Ponorogo, KPK kembali menegaskan komitmennya untuk menindak praktik jual beli jabatan di pemerintahan daerah. (Aye/sg)