Dorong Peran BUMD, Wakil Ketua DPRD Jatim Minta Pemprov Evaluasi

SUARAGONG.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Blegur Prijanggono SH, menyoroti turunnya kemampuan fiskal daerah setelah diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah. Ia mencatat, pada tahun anggaran 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim berkurang sebesar Rp 4,3 triliun, sementara APBD juga menyusut Rp 4,2 triliun. Hal ini mendorong Wakil Ketua DPRD Jatim untuk Minta Pemprov Lakukan Evaluasi pada BUMD

Maksimalkan Peran BUMD, Wakil Ketua DPRD Jatim Minta Pemprov Lakukan Evaluasi

“Bahkan pada tahun anggaran 2026, kita masih akan kehilangan sekitar Rp 2 triliun dari dana transfer,” jelas Blegur, yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim, Jumat (12/9).

Melihat kondisi tersebut, Blegur mendesak Pemprov Jatim untuk lebih serius mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, BUMD adalah instrumen vital dalam menambah PAD, sehingga harus dikelola dengan prinsip bisnis yang sehat.

“Saya sebagai pimpinan DPRD yang membidangi komisi pendapatan dan BUMD menekankan peran serta BUMD sebagai alat paling vital dalam meningkatkan PAD. Semangat BUMD adalah mendapatkan profit untuk menambah PAD Provinsi Jawa Timur. BUMD itu menjadi tumpuan selain PAD yang lainnya,” tegasnya.

Baca Juga : DPRD Jatim Tagih Penjelasan Pemprov R-APBD

Sudah Sering Meminta Evaluasi

Politisi Golkar ini menekankan bahwa DPRD melalui Komisi C sebenarnya sudah sering meminta pemerintah mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja BUMD Jatim. Evaluasi tersebut penting agar perusahaan daerah benar-benar sehat, tidak sekadar menjadi beban keuangan pemerintah.

“Harus sehat, jangan terus membebani pemerintah provinsi. Kita sebagai legislatif mendukung evaluasi BUMD agar bisa memberikan profit yang signifikan bagi PAD,” sambungnya.

Blegur kemudian mencontohkan provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yang BUMD-nya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.

“Tiga daerah itu benar-benar profitable. Apakah di Jawa Timur untung? Ya mungkin ada yang untung, ada yang stagnan. Kita berharap ini bisa jadi penunjang, sehingga pengurangan pendapatan tidak terlalu signifikan dan tidak mengganggu APBD,” tandasnya.

Baca Juga : 844 BUMN Kini di Bawah Danantara, Aset Kelolaan Dekati USD 1 Triliun

Berbagai Opsi Pada BUMN yang Tidak Berkontribusi

Lebih jauh, Blegur menekankan perlunya langkah tegas bagi BUMD yang tidak mampu memberikan kontribusi berarti. Menurutnya, pemerintah bisa mengambil opsi restrukturisasi manajemen, kolaborasi, hingga penutupan.

“Kalau memang manajemennya bagus ya akan terus didukung. Tapi kalau tidak baik, ada dua pilihan: diganti atau ditutup,” tegasnya.

Ia menambahkan, BUMD di era globalisasi ini tidak boleh ketinggalan dibanding usaha swasta. Branding, strategi bisnis, dan inovasi menjadi kunci agar BUMD tidak terjebak cara-cara konvensional.

“BUMD jangan sampai membebani pemerintah provinsi. Modal yang dipakai adalah dari masyarakat, jadi hasilnya juga harus kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Wahyu/sg)