Stop Janji Kosong, DPR Akhirnya Cabut Tunjangan Perumahan Rp50 Juta Per Bulan

SUARAGONG.COM – Semoga kali ini bukan cuma formalitas semata. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memutuskan untuk menghentikan penyaluran tunjangan perumahan bagi anggota legislatif periode 2024–2029 per 31 Agustus 2025.

Stop Yapping, DPR Mulai Bergerak: Hentikan Tunjangan Perumahan Anggota

Keputusan itu diumumkan langsung Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di hadapan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka di Kompleks Parlemen, Rabu (3/9/2025).

“Kami telah koordinasi dengan beberapa pimpinan DPR. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dan khusus tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025,” kata Dasco.

Tak hanya itu, DPR juga menjanjikan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri serta efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri.

Baca Juga : Isu Kenaikan Tunjangan, Ketua DPRD Kota Batu Belum Realisasi

Rp345 Miliar untuk Tunjangan Setahun

Sekadar catatan, setiap anggota DPR menerima Rp50 juta per bulan sebagai tunjangan perumahan, berlaku sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Jika ditotal, dalam setahun mereka mengantongi Rp600 juta hanya untuk kontrak rumah.

Dengan total 575 anggota DPR periode 2024–2029, maka anggaran tunjangan perumahan yang sudah dikucurkan mencapai Rp345 miliar.

Dasco berdalih, sistem angsuran bulanan ini dilakukan karena anggaran negara tak cukup untuk dibayarkan sekaligus. “Anggota DPR mendapatkan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Uang itu dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan 5 tahun,” katanya.

Baca Juga : Isu Lonjakan NJOP, DPRD Situbondo Tegaskan Tak Ada Aturan 1700 Persen

Publik Masih Ragu

Meski keputusan ini diumumkan dengan cukup tegas, publik masih mempertanyakan keseriusan DPR dan Masih Trust Issue dengan berbagai tingkah sebelumnya. Apakah benar evaluasi akan berlanjut pada tunjangan-tunjangan lainnya, ataukah ini hanya cara meredam gelombang protes yang masih terus berlangsung?

Netizen ramai-ramai mengingatkan bahwa keputusan politik harus nyata untuk publik, bukan sekadar pencitraan. Jangan sampai rakyat kembali dikecewakan dengan janji-janji yang hanya berakhir sebagai angin lalu. (Aye/sg)