DPR dan Tunjangan Rp345 Miliar, Dicicil Dalam Setahun!

SUARAGONG.COM – Berat sekali rupanya menjadi wakil rakyat. Begitu beratnya, sampai-sampai negara harus menyiapkan tunjangan dan fasilitas yang nilainya bikin rakyat biasa geleng-geleng kepala. Terbaru, DPR kembali jadi sorotan setelah diumumkan adanya tunjangan perumahan sebesar Rp345 miliar untuk anggota legislatif periode 2024–2029.

DPR Dengan Tunjangan Rp345 Miliar-nya Selama Periode 2024-2029

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan setiap anggota dewan bakal menerima Rp 50 juta per bulan khusus dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Kalau ditotal, selama setahun tiap anggota DPR mengantongi Rp600 juta hanya untuk urusan rumah. Dengan 575 anggota, angka itu membengkak jadi Rp 345 miliar.

Dasco menegaskan, uang tersebut dipakai untuk kontrak rumah selama lima tahun masa jabatan DPR. Karena anggarannya tidak cukup untuk dibayar sekaligus, maka tunjangan itu dicicil setahun penuh.

“Anggota DPR mendapatkan tunjangan perumahan Rp50 juta dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Uang tersebut dipakai untuk kontrak rumah lima tahun,” ujar Dasco, Selasa (26/8/2025).

Baca Juga : Puan Bantah Kabar Anggota DPR Naik Gaji

Tunjangan Setebal Daftar Belanja Bulanan

Kalau dihitung-hitung, daftar tunjangan DPR bahkan lebih panjang daripada catatan belanja warung sembako. Selain gaji pokok Rp4,2 juta per bulan, anggota DPR masih dapat berbagai tambahan:

• Tunjangan suami/istri: 10% gaji pokok
• Tunjangan anak: 2% per anak (maksimal dua anak)
• Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa per bulan
• Tunjangan jabatan: Rp9,7 juta untuk anggota, hingga Rp18,9 juta untuk ketua DPR
• Uang paket sidang: Rp2 juta
• Tunjangan komunikasi intensif: Rp15,5 juta – Rp16,4 juta
• Tunjangan fungsi pengawasan: Rp3,75 juta – Rp5,25 juta
• Tunjangan kehormatan: Rp5,58 juta – Rp6,69 juta
• Tunjangan PPh 21: Rp2,7 juta

Belum selesai. Masih ada bonus lain seperti bantuan listrik dan telepon Rp7,7 juta per bulan, kredit mobil Rp70 juta per periode, asisten pribadi Rp2,25 juta, hingga biaya perjalanan dinas Rp3–5 juta per hari.

Rumah jabatan di Kalibata dan Ulujami juga dirawat pakai anggaran negara. Bahkan perlengkapan rumah lengkap pun sudah disediakan.

Baca Juga : FITRA: Kenaikan Anggaran DPR RI Wajib Ditinjau Ulang

Rakyat dan Wakilnya: Dua Dunia Berbeda

Rakyat saat ini masih pusing memikirkan harga beras yang merangkak naik. Sementara, DPR bukan hanya dapat tunjangan beras selama menjabat, tapi juga saat pensiun. Jadi, kalau rakyat bilang “habis manis sepah dibuang”, tampaknya berbeda untuk wakil rakyat. Habis jabatan, beras tetap dituang.

Sementara itu, rakyat harus cicil motor untuk narik ojek, DPR bisa cicil mobil dengan kredit Rp70 juta dari negara. Rakyat harus ngirit pulsa dan listrik, DPR punya paket khusus Rp7,7 juta per bulan.

Pertanyaannya, apakah benar semua fasilitas itu mutlak diperlukan agar anggota DPR bisa bekerja? Atau justru lebih untuk memastikan mereka tetap nyaman sepanjang periode?

Kalau begini, rakyat mungkin sampai berpikir: berat sekali jadi wakil rakyat—sampai perlu negara menyiapkan tunjangan miliaran rupiah hanya agar mereka bisa “bertahan hidup” di Gedung Besar itu. (Aye/sg)