DPR Dukung Pembatasan Game Online PUBG: Imbas Tragedi SMA 72
Share
SUARAGONG.COM – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyatakan dukungan terhadap wacana pembatasan game online seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan pemerintah agar efektif.
DPR Dukung Prabowo Untuk Lakukan Pembatasan Game Online PUBG
“Kami menyambut baik wacana tersebut. Namun perlu pengawasan bersama dan kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Pengawasan tidak boleh sekadar administratif,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).
Menurut Fikri, penyelesaian dampak negatif dari game online tidak cukup hanya dengan pembatasan teknis. Ia menekankan perlunya penguatan kurikulum pendidikan karakter dan literasi digital agar anak-anak memiliki daya kritis terhadap konten daring.
Baca Juga : Prabowo Kaji Kontrol Game Online Imbas Ledakan SMAN 72
Kebijakan Terkait Tragedi SMA 72 Jakarta
Wacana pembatasan game online muncul usai Presiden Prabowo membahas isu ini bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat terbatas, Minggu (9/11/2025). Presiden menyoroti dampak psikologis dari permainan yang mengandung kekerasan karena berpotensi menormalkan perilaku agresif pada anak-anak.
Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat (7/11/2025), yang menewaskan satu siswa dan melukai puluhan lainnya. Dugaan sementara, peristiwa itu dipicu oleh siswa yang terpapar konten kekerasan di dunia maya.
Baca Juga : Prabowo Kaji Kontrol Game Online Imbas Ledakan SMAN 72
Dorongan Literasi Digital dan Kurikulum Karakter
Fikri Faqih mendorong pemerintah memperluas literasi digital nasional, terutama di kalangan pelajar, guru, dan orang tua. Menurutnya, literasi digital yang kuat akan membantu masyarakat lebih bijak memanfaatkan teknologi.
Legislator asal Fraksi PKS Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) itu juga meminta sekolah memperkuat sistem pengawasan internal agar lingkungan belajar tetap aman.
“Sudah saatnya satuan pendidikan berinisiatif menyusun kurikulum lokal yang mendukung pembentukan karakter, pengawasan internal, serta pencegahan perundungan. Guru dapat berkoordinasi lintas mata pelajaran untuk membangun lingkungan belajar yang aman dan sehat,” pungkasnya. (Aye/sg)
