DPR Rapat dengan TNI Sehari Setelah Demo Besar-Besaran

SUARAGONG.COM – Sehari setelah gelombang demonstrasi besar-besaran mengguncang berbagai kota di Indonesia, Komisi I DPR RI langsung mengagendakan rapat kerja dengan TNI pada Senin (1/9/2025).

Rapat DPR RI dengan TNI Sehari Usai Demo

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, membenarkan adanya rapat tersebut. Namun, saat ditanya soal detail agenda, jawabannya terdengar normatif.

“Ya, jam 10.00 WIB. Agendanya beragam,” ujar Dave singkat, tanpa menjelaskan apakah rapat itu memang membahas situasi keamanan pasca kericuhan.

Publik tentu bisa menebak-nebak, tapi DPR tampaknya memilih diam rapat soal rapatnya sendiri.

Baca Juga : Prabowo Pastikan DPR Cabut Tunjangan dan Stop Kunker Luar Negeri

Prabowo Singgung Dugaan Makar

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto dalam keterangannya menegaskan pemerintah tetap menghormati hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, pernyataannya tidak berhenti di situ.

Prabowo menyebut, di balik aksi-aksi protes, pemerintah melihat adanya “gejala” yang mengarah ke tindakan makar dan terorisme.
“Sekali lagi aspirasi murni harus dihormati. Namun, kita tidak dapat pungkiri, keliatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum bahkan mengarah kepada makar dan terorisme,” tegas Prabowo.

Dengan kata lain, ruang protes masih terbuka, tetapi garis merah sudah ditegaskan.

Baca Juga : PDIP Minta Tunjangan Rumah dan Fasilitas Mewah DPR Dihentikan

Tugas Khusus untuk TNI dan Polri

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan, pasca gelombang demo, Prabowo langsung memberi penugasan khusus kepada sejumlah pejabat tinggi.

Mendagri Tito Karnavian, misalnya, diperintahkan untuk mengendalikan pemerintahan daerah sekaligus memantau kondisi ekonomi rakyat. Sementara Panglima TNI dan kepala staf angkatan diminta menjaga keamanan nasional, termasuk menertibkan sumber daya alam yang “tak sesuai ketentuan”.

“Panglima TNI bersama kepala staf melakukan upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang mungkin dipergunakan secara tidak memenuhi ketentuan berlaku,” kata Sjafrie.

Rakyat Mengingat, DPR Menyimpan

Rapat DPR dengan TNI yang digelar sehari setelah kerusuhan jelas bukan kebetulan. Namun, minimnya transparansi soal agenda membuat publik bertanya-tanya: apakah rapat itu betul membahas keselamatan rakyat, atau sekadar konsolidasi kekuasaan?

Di sisi lain, pernyataan Presiden soal makar menambah lapisan tebal narasi keamanan yang kerap jadi senjata untuk meredam kritik.

Rakyat sudah bicara lantang di jalanan, tapi kini semua menunggu: akankah DPR dan pemerintah mendengar, atau hanya menyiapkan barikade yang lebih kuat? (Aye/sg)