DPR RI Keluarkan 6 Keputusan Tanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat
Share
SUARAGONG.COM – Menjelang tenggat 17+8 Tuntutan Rakyat yang jatuh pada Jumat (5/9/2025), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengumumkan enam poin keputusan. Hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi itu disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jumat malam.
6 Keputusan Tanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat Sudah Dikeluarkan DPR
Keputusan ini diambil setelah gelombang tuntutan publik mendesak parlemen melakukan reformasi, terutama menyangkut transparansi anggaran dan fasilitas anggota dewan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keterangan saat bertemu dengan sejumlah elemen mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.
Baca Juga : 17+8 Tuntutan Rakyat: Kontrak Sosial Baru untuk Prabowo Hingga DPR
6 Keputusan DPR
Berikut enam poin keputusan DPR yang resmi diumumkan:
- Tunjangan Perumahan Dihentikan
DPR sepakat menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR per 31 Agustus 2025. - Moratorium Kunjungan Luar Negeri
Semua kunjungan kerja ke luar negeri dihentikan sejak 1 September 2025, kecuali untuk menghadiri undangan kenegaraan. - Pemangkasan Tunjangan dan Fasilitas
Sejumlah fasilitas bulanan dipangkas, mulai dari biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi. - Anggota Nonaktif Tak Digaji
Anggota DPR yang dinonaktifkan partainya tidak lagi menerima hak keuangan. - MKD Berkoordinasi dengan Mahkamah Partai
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta berkoordinasi dengan mahkamah partai politik terkait penonaktifan anggota yang bermasalah. - Transparansi dan Partisipasi Publik
DPR berjanji memperkuat transparansi serta melibatkan publik dalam setiap proses legislasi dan kebijakan.
Baca Juga : Tunjangan Rumah Disunat, Anggota DPR Tetap Kantongi Rp65,5 Juta per Bulan
Latar Belakang 17+8 Tuntutan Rakyat
Keputusan DPR ini bertepatan dengan tenggat waktu pertama pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat yang disuarakan berbagai elemen masyarakat sipil.
Beberapa poin utama dalam tuntutan itu adalah:
- Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR.
- Membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
- Mempublikasikan transparansi anggaran terkait gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
- Meminta Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah, termasuk yang diselidiki KPK.
Langkah DPR dinilai sebagai bentuk respons awal, meski masyarakat masih menanti implementasi nyata dan konsistensi dari keputusan-keputusan tersebut. (Aye/sg)
