DPR Siap Bahas Polemik Utang Kereta Cepat Whoosh

SUARAGONG.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan bahwa lembaga legislatif akan segera membahas polemik terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Puan: DPR Akan Bahas Utang Kereta Cepat Whoosh Bersama Pemerintah

Puan mengatakan, pembahasan akan dilakukan oleh alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi terkait dengan memanggil sejumlah mitra kerja pemerintah yang terlibat dalam proyek tersebut.

“Nanti hal tersebut akan kita bahas di komisi terkait. Kita lihat dulu bagaimana keputusan pada pemerintahan periode sebelumnya, dan tentu harus dibahas bersama pemerintah bagaimana kondisi keuangan saat itu dan sekarang,” ujar Puan, Selasa (4/11/2025).

Ia menegaskan, pembahasan itu penting agar tidak terjadi kerugian negara yang berlarut-larut.

“Kita akan lihat bagaimana sikap pemerintah sekarang, agar tidak menimbulkan kerugian yang terus berkepanjangan,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengambil alih langsung skema pelunasan utang proyek Whoosh agar polemik tak semakin berkembang. Meski demikian, Prabowo belum menjelaskan secara rinci mekanisme dan sumber dana untuk pelunasan utang tersebut.

Baca Juga : Purbaya Tegas: Impor Pakaian Ilegal Jadi Biang Matinya Industri Tekstil

Purbaya Tolak Lunasi Utang Kereta Whoos Dengan APBN

Polemik ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menutup utang Whoosh menggunakan dana APBN.

Ia menilai, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara semestinya bertanggung jawab terhadap pelunasan tersebut. Mengingat juga proyek KCJB merupakan bagian dari investasi strategis nasional.

Sebagai catatan, proyek kereta cepat Whoosh menyimpan beban finansial yang tidak kecil. Nilai investasinya melonjak dari US$6 miliar menjadi US$7,27 miliar, atau lebih dari Rp115 triliun.

Sekitar 75 persen pembiayaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan tenor hingga 40 tahun. Sementara 25 persen sisanya berasal dari modal konsorsium pemegang saham.

Pinjaman utama dikenakan bunga 2 persen per tahun, sedangkan tambahan pinjaman akibat pembengkakan biaya (cost overrun) mencapai 3,4 persen. Dengan total pinjaman sekitar US$4,55 miliar, proyek ini harus menanggung beban bunga tahunan sekitar US$120 juta atau Rp1,9 triliun. Sebuah angka yang cukup besar untuk proyek yang baru beroperasi.

Pemerintah dan DPR kini diharapkan mampu menemukan solusi struktural. Hal ini agar proyek strategis nasional ini dapat berjalan sehat secara finansial. Serta tanpa menambah beban fiskal negara. (Aye/sg)