DPRD dan Walikota Malang Kompak Gunakan Baju Formal Hitam

SUARAGONG.COM – Suasana sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (26/5/2025) tampak berbeda dan mencuri perhatian. Para anggota DPRD Kota Malang bersama Walikota Malang, Wahyu Hidayat, tampil kompak mengenakan pakaian formal serba hitam.

Keseragaman busana ini memberi nuansa khidmat sekaligus menunjukkan keseriusan agenda sidang yang membahas dan menyepakati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Malang Tahun Anggaran 2025-2029 di Gedung DPRD Kota Malang.

Walikota Malang dan DPRD Kompak Gunakan Pakaian ASN Legislatif Hitam

Dalam dokumentasi yang beredar, tampak seluruh jajaran legislatif dan eksekutif Kota Malang berdiri berdampingan dalam balutan pakaian resmi bernuansa gelap.

Penampilan seragam ini bukan hanya mencerminkan kesan formalitas, namun juga simbol kekompakan antara pemerintah daerah dan legislatif dalam membangun kesepahaman atas capaian kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran.

Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita, yang memandu jalannya pembahasan dengan tegas dan tertib.

Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap program-program pembangunan Pemerintah Kota Malang sepanjang tahun 2025, sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Walikota Ucapkan Terimakasih Atas Kekompakan Semua Elemen

Walikota Malang, Wahyu Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas komitmen DPRD Kota Malang yang telah bekerja sama dalam membahas LKPJ secara konstruktif.

Ia menyatakan siap menindaklanjuti semua catatan yang diberikan oleh dewan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemkot ke depannya.

“Terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan yang telah memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang 2025. Catatan-catatan tersebut menjadi bahan penting bagi kami dalam menyusun arah pembangunan ke depan,” ujar Wahyu.

LKPJ merupakan dokumen pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD dan program strategis yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dalam konteks ini, kesepakatan atas LKPJ menjadi indikator penting atas keberlangsungan dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di Kota Malang.

Kehadiran sejumlah pejabat Forkopimda dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) turut menambah bobot dari agenda ini. Momen kebersamaan yang tergambar dalam foto-foto kegiatan juga menjadi sinyal positif bahwa pemerintahan Kota Malang terus mendorong sinergi antara eksekutif dan legislatif.

Sebagai penutup, Ketua DPRD Amithya Ratnanggani menegaskan bahwa lembaganya akan terus melakukan fungsi pengawasan. Terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Malang, serta mendorong terciptanya kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat.

Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News