DPRD Jatim Minta Pemerintah Buka Jalur Afirmasi Keahlian Khusus Rekrutmen ASN
Share

SUARAGONG.COM – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Abdullah Muhdi, mendorong agar Badan Kepegawaian Nasional (BKN) maupun instansi daerah mempertimbangkan jalur afirmasi keahlian khusus dalam perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dorong Jalur Afirmasi Keahlian Khusus di Rekrutmen ASN
Dalam rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Muhdi menegaskan bahwa jalur afirmasi ini dapat mempercepat perekrutan ASN dengan sumber daya manusia (SDM) yang lebih profesional dan kompeten di bidangnya.
“Banyak masyarakat kita yang berprestasi di berbagai bidang, seperti keahlian agama dan tilawah, riset, juara digital, robotik, hingga atlet berprestasi. Sangat disayangkan jika mereka tidak direkrut sebagai ASN. Mereka yang telah meraih prestasi pasti memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi,” ujar Muhdi, Jumat (7/2/2025).
Dukungan untuk Poin Tambahan bagi Pelamar Berprestasi
Meski mendukung adanya jalur afirmasi, Muhdi menegaskan bahwa pelamar yang memiliki prestasi tetap harus mengikuti tahapan seleksi yang berlaku. Namun, menurutnya, mereka seharusnya mendapat poin tambahan dibandingkan pelamar lain yang hanya mengandalkan wawasan dan kesiapan ujian.
“Tetap harus mengikuti tahapan seleksi yang ada. Namun, jika sudah memiliki prestasi khusus, mereka perlu mendapat atensi lebih dibandingkan peserta lain,” tambahnya.
Baca Juga : Langkah Cerdas Pemprov Jatim Penataan Non ASN dan PPPK Siap Hadapi 2025!
Formasi ASN Harus Sesuai Keahlian
Legislator asal dapil Nganjuk-Madiun ini juga menekankan pentingnya pemilihan formasi yang sesuai dengan keahlian para pelamar berprestasi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal di bidang yang dikuasainya.
“Jangan sampai mereka ditempatkan di bidang yang tidak sesuai. Jika sesuai keahlian, maka akan tercipta birokrasi yang ideal, dan kebijakan yang diambil pun akan lebih efektif,” jelasnya.
Muhdi mencontohkan bahwa pola rekrutmen berbasis keahlian ini telah diterapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), yang telah mengangkat ratusan atlet berprestasi menjadi PNS.
“Cara ini bisa diterapkan oleh instansi lain agar tidak menyia-nyiakan SDM unggul yang kita miliki,” pungkasnya.(aye)
Baca Berita Terupdate lainnya melalui Google News