DPRD Provinsi Jatim Minta Pemerintah Mengcover Anggaran Transjatim

SUARAGONG.COM – Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berdampak signifikan terhadap sejumlah program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk keberlangsungan operasional Bus Transjatim.

Nurul Huda dan Harisandi Dorong Pemprov untuk Cover Anggaran Transjatim

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Nurul Huda, menyoroti bahwa pemangkasan anggaran sekitar Rp2,1 hingga Rp2,3 triliun tersebut menyebabkan terhambatnya berbagai program yang sudah berjalan, salah satunya layanan transportasi publik unggulan Transjatim.

“Adanya pemotongan TKD sekitar Rp2,1 sampai Rp2,3 triliun itu sangat berdampak terhadap anggaran di setiap OPD. Kita tahu Bus Transjatim merupakan transportasi idaman masyarakat Jawa Timur. Saat ini sudah ada tujuh koridor dan insyaallah akan segera ditambah di wilayah Malang Raya,” terang politisi PPP itu, Kamis (30/10/2025).

Nurul Huda menjelaskan, keberadaan Bus Transjatim sangat membantu masyarakat karena menawarkan layanan transportasi yang murah, nyaman, dan aman, serta menghubungkan antar kabupaten. Ia menegaskan, DPRD mendorong pemerintah provinsi agar tetap melanjutkan program transportasi publik ramah lingkungan tersebut.

“Harapan kami di Komisi D, pemerintah Jawa Timur dapat mengantisipasi kebutuhan anggaran agar operasional Transjatim tetap berjalan hingga selesai,” tegasnya.

Baca Juga : Nurul Huda Tegaskan Permintaan Maaf Trans7 Tak Cukup

Pemotongan TKD Ancam Operasional Transjatim

Menurut Huda, akibat pemotongan TKD tersebut, Dinas Perhubungan Jatim kehilangan sekitar 50 persen anggaran program Transjatim — dari Rp900 miliar menjadi hanya Rp400 miliar. Namun, ia menyebut Pemprov Jatim telah berkomitmen menutup kekurangan dana tersebut.

“Alhamdulillah, Pemprov Jatim sudah menjanjikan akan meng-cover dana itu, sehingga program Bus Transjatim sebagai transportasi publik yang murah, nyaman, dan aman tetap bisa terlaksana,” ujarnya.

Senada, anggota Fraksi PKS DPRD Jatim, Harisandi Savari, juga menegaskan pentingnya keberlanjutan program Transjatim. Diwujudkan sebagai wujud pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Nah, kalau Transjatim ini tidak dipikirkan bersama, bukan tidak mungkin operasionalnya akan terhenti pada Juni atau Juli mendatang. Karena itu, eksekutif dan legislatif harus duduk bersama mencari solusi. Alhamdulillah, sudah ada kesepakatan untuk melanjutkan Transjatim ke seluruh 38 kabupaten/kota,” tandasnya.

Harisandi juga mengungkapkan bahwa pada awal peluncuran Transjatim sempat terjadi penolakan dari sebagian masyarakat lokal. Di mana mereka khawatir akan kehilangan mata pencaharian. Namun, pemerintah telah melakukan langkah komunikasi yang baik.

“Saya rasa pemerintah sudah berupaya melakukan komunikasi, termasuk dengan dewan sebagai perwakilan masyarakat. Sebelum diluncurkan pun, pemerintah sudah melakukan kajian agar tidak merugikan masyarakat lokal. Justru keberadaan Transjatim ini melengkapi kebutuhan transportasi publik. Menjadi bentuk transportasi yang efisien di Jawa Timur,” pungkasnya. (Wahyu/aye)