DPRD Jombang Gelar Hearing dengan GAS-JP

SUARAGONG.COM – Suasana ruang rapat Paripurna DPRD Jombang, Senin (15/9/2025), mendadak panas. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang harus duduk satu meja dengan Aliansi Gerakan Aktivis Jombang Peduli (GAS-JP) yang datang membawa dua tuntutan utama: evaluasi kinerja dewan sekaligus penolakan kenaikan tunjangan anggota DPRD.

DPRD Jombang Dibawakan 2 Tuntutan Oleh GAS-JP

Hearing ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, didampingi Wakil Ketua DPRD serta Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan. Di hadapan para legislator, Ketua DPP GAS-JP, Lutfi, menyampaikan kritik tajam. Menurutnya, DPRD belum maksimal dalam menindaklanjuti berbagai masukan, termasuk soal “pengusaha nakal” yang selama ini merugikan masyarakat.

Tak hanya itu, GAS-JP juga menyoroti kebijakan kenaikan tunjangan anggota dewan yang dianggap jauh dari rasa keadilan. “Ketua DPRD naik tunjangannya dari Rp26 juta jadi Rp37 juta per bulan. Wakil ketua dari Rp21 juta jadi Rp26 juta, dan anggota DPRD dari Rp18 juta jadi Rp19 juta. Sementara buruh hanya menikmati kenaikan UMK 6 persen, dari Rp2,9 juta ke Rp3,13 juta. Jelas ini timpang,” tegas Lutfi.

Baca Juga : DPRD dan Pemkot Batu Sepakati KUA PPAS 2026

Ultimatum GAS-JP

Aliansi ini memberi tenggat waktu kepada DPRD hingga 25 September 2025 untuk menunjukkan hasil evaluasi. Jika tidak ada tindak lanjut, GAS-JP berjanji akan mengerahkan massa turun ke jalan pada 29 September 2025. “Kami tunggu jawaban DPRD sampai 25 September. Kalau tidak diindahkan, kami turun aksi,” ancam Lutfi di hadapan forum.

Respons DPRD

Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, mencoba meredam tensi. Ia menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi internal dan berkoordinasi dengan instansi terkait sebelum batas waktu yang diberikan. “Saya berharap sebelum deadline dari kawan-kawan buruh, semuanya sudah selesai,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, DPRD juga menjanjikan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk menelusuri lebih dalam persoalan yang diangkat oleh GAS-JP. “Kami akan turun langsung agar tahu persis akar masalah yang mereka sampaikan,” pungkas Hadi.

Dengan nada serius, pertemuan ini seolah jadi babak awal tarik-menarik kepentingan antara wakil rakyat dan masyarakat sipil di Jombang. Kini publik menunggu, apakah dewan benar-benar bergerak atau justru memicu gelombang aksi besar di akhir September nanti. (Ale/Aye)