Polemik MBG, DPRD Kota Batu Desak Sanksi Tegas Dapur SPPG yang Tak Disiplin

SUARAGONG.COM – Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu kembali jadi sorotan publik. Usai ditemukannya makanan basi hingga berbau di SMPN 1 dan SMAN 1 Kota Batu, DPRD angkat suara.  Anggota DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, menegaskan perlunya sanksi tegas bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai.

Polemik MBG, DPRD Kota Batu Desak Sanksi Tegas bagi Dapur SPPG yang Tak Disiplin

“Kalau ada yang sampai keracunan, berarti yang bermasalah dapurnya. Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) harus menerapkan aturan sanksi berlapis,” kata politisi PDIP itu saat dikonfirmasi, Senin (29/9/2025).

Menurutnya, tidak semua dapur SPPG bermasalah. Ada dapur di daerah lain yang mampu menyajikan makanan sesuai standar, sehingga kasus di Kota Batu tak bisa dianggap wajar. Ia mendorong agar pemerintah memberi peringatan keras, bahkan hingga pencabutan izin jika pelanggaran serupa terjadi berulang kali. “Kalau tiga kali masih ketahuan salah, ya sudah selayaknya ditindak tegas,” ujarnya.

Baca Juga :Isu Dapur Fiktif MBG dan Isu Diganti Uang Tunai Gimana Respons Istana?

Jaminan Keamanan Pangan

Selain soal sanksi, Khamim juga menekankan pentingnya jaminan keamanan pangan. Mulai dari sertifikasi dapur penyedia, standar mutu gizi, hingga kebersihan tempat pengolahan makanan. Pengawasan, lanjutnya, seharusnya melibatkan puskesmas, tenaga gizi, dan petugas kesehatan lingkungan di titik distribusi.

“Kalau sampai ada keracunan, tanggung jawab penuh ada di pemerintah. Termasuk biaya pengobatan siswa, jangan sampai dibebankan ke orang tua atau sekolah,” tegasnya.

Ia berharap pengawasan di lapangan diperketat, sehingga MBG benar-benar tepat sasaran. “Program ini niatnya baik, jangan sampai salah kelola. Yang paling penting, gizi anak-anak harus terjamin. Itu tanggung jawab pemerintah,” pungkas Khamim. (Mf/aye)