DPRD Kota Malang Anggarkan Rp2,4 Miliar untuk Rehabilitasi Sekolah

SUARAGONG.COM – Komisi D DPRD Kota Malang memastikan adanya tambahan anggaran sebesar Rp2,4 miliar dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025 yang difokuskan untuk rehabilitasi sejumlah sekolah di Kota Malang. Dana tersebut diprioritaskan bagi fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan berat dan dinilai membahayakan kegiatan belajar mengajar.

DPRD Kota Malang Anggarkan Rp2,4 Miliar untuk Rehabilitasi Sekolah Rusak Berat

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, mengatakan bahwa kebutuhan perbaikan sekolah saat ini tergolong mendesak. Karena itu, pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menilai perlu adanya penambahan anggaran di tahun ini.

“Rehab sekolah ini memang sangat dibutuhkan, sehingga kami memandang perlu memberikan tambahan penganggaran. Di PAK ini, kami tetapkan Rp2,4 miliar untuk perbaikan sekolah-sekolah,” ujar Suryadi, Selasa (8/10).

Ia menjelaskan, daftar sekolah yang akan menerima program rehabilitasi telah disusun berdasarkan hasil telaah teknis dari Disdikbud. Termasuk peninjauan langsung di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan.

“Secara data sudah lengkap, dan secara teknis juga sudah diverifikasi oleh Disdikbud. Ini bentuk komitmen kami terhadap peningkatan kualitas pendidikan,” tegasnya.

Baca Juga :

Lebih Dari 10 Sekolah

Suryadi menambahkan, besaran dana tidak dibagi rata per sekolah. Melainkan disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing bangunan. Dengan total Rp2,4 miliar, jumlah sekolah penerima bantuan bisa lebih dari 10 sekolah, tergantung kebutuhan rehabilitasi.

“Bisa saja lebih dari 10 sekolah, karena biaya rehab itu berbeda-beda. Untuk bangunan rusak berat, seperti pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), bisa mencapai Rp200 juta per unit,” jelasnya.

Sementara itu, untuk rehabilitasi ringan dan sedang, anggaran disesuaikan dengan hasil penilaian teknis dari Disdikbud. Prioritas utama tetap diberikan kepada sekolah yang kondisi bangunannya rusak berat.

“Kami ingin memastikan bahwa proses belajar mengajar tetap aman dan nyaman. Jadi, yang rusak berat pasti jadi prioritas utama,” ujarnya.

Terkait kemungkinan pelibatan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta, Suryadi menyebutkan bahwa kontribusinya tahun ini belum maksimal. Karena itu, DPRD memilih mengambil alokasi penuh dari APBD agar program tetap berjalan.

“Tahun lalu kami sudah coba libatkan CSR, tapi pelaksanaannya belum optimal. Tahun ini kami fokuskan dari APBD agar bisa segera direalisasikan,” ungkapnya.

DPRD Kota Malang berharap seluruh kegiatan rehabilitasi sekolah dapat selesai tepat waktu sebelum akhir tahun anggaran, sehingga fasilitas pendidikan yang layak dapat segera dinikmati oleh peserta didik di Kota Malang. (fat/aye)