DPRD Malang Tengah Soroti Program Rp 50 Juta Per RT

SUARAGONG.COM – Program ambisius Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berupa bantuan dana Rp 50 juta per RT kembali menuai sorotan. Janji politik yang digadang-gadang sebagai prioritas ini ternyata berpotensi menggerus APBD 2026 dengan estimasi biaya mencapai Rp216 miliar. Angka yang tidak kecil untuk sekadar “tunjangan RT”.

DPRD Kota Malang Kaji dan Proyeksikan Program Rp 50 Juta Per RT

Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menegaskan pihaknya masih mengkaji proyeksi program tersebut. “Terkait program prioritas yang juga menjadi salah satu janji politik Wali Kota–Wakil Wali Kota Malang, yakni dana Rp50 juta per RT, itu kan proyeksinya cukup besar. Estimasinya butuh Rp216 miliar di APBD 2026 nantinya,” ujarnya, Senin (22/9).

Masalahnya, belum jelas apakah seluruh RT di Kota Malang bakal tercover, atau justru hanya sebagian. “Apakah bantuan Rp50 juta per RT itu sifatnya mandiri, atau sudah termasuk yang sebelumnya ada di Musrenbang. Dan apakah bisa mencakup semua 100 persen RT,” sambungnya.

Baca Juga :Pemkot Malang Efisiensikan Rp 70 Miliar untuk Program Prioritas

Program Tampak Manis, Namun Keuangan Daerah Terasa Pahit

Di atas kertas, program ini tampak manis. Namun Trio mengingatkan kondisi keuangan daerah tak seindah janji kampanye. Dari total anggaran KUA-PPAS APBD 2026 sebesar Rp2,3 triliun, kebutuhan untuk tunjangan RT itu bahkan belum diperhitungkan. Dengan kata lain, program ini bisa saja berjalan, tapi konsekuensinya sektor lain harus siap tersisih.

“Jangan sampai adanya tunjangan itu berpengaruh mengurangi program prioritas yang lain. Contohnya yang wajib, itu kan ada di pendidikan seperti BOSDa, gaji Tenaga Pendidik, hingga Universal Health Coverage (UHC),” tegasnya.

Di sinilah letak pertanyaan besar: apakah logis menempatkan program tunjangan RT setara bahkan mungkin di atas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan? Atau memang ini hanya soal gengsi politik agar janji kampanye cepat ditagih rakyat, meski kas daerah harus megap-megap?

Fokus Keseimbangan Anggaran?

DPRD sendiri menyambut positif ide pemerataan pembangunan. Namun Trio menegaskan keseimbangan anggaran jauh lebih penting. DPRD berkomitmen melakukan pengawasan agar dana sebesar itu benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar jadi proyek mercusuar.

“Kalau tujuannya mulia, harus dijalankan dengan sinergi. Tapi jangan sampai mengorbankan yang lebih mendesak,” tandasnya.

Singkatnya, Rp50 juta per RT memang terdengar menjanjikan di telinga warga. Namun tanpa hitung-hitungan matang, janji politik ini bisa berubah jadi bumerang: RT dapat tunjangan, tapi sekolah dan rumah sakit terpaksa ikat pinggang. (fat/aye)