DPRD Pati Sepakat Bentuk Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo

SUARAGONG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memeriksa kebijakan Bupati Sudewo. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna pada Rabu (13/8/2025) dan disetujui seluruh fraksi, termasuk Partai Gerindra yang menjadi pengusung utama Sudewo pada Pilkada 2024.

DPRD Sepakat Bentuk Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati

Perwakilan Fraksi Gerindra, Yeti Kristianti, menegaskan bahwa persetujuan fraksinya merupakan bentuk komitmen DPRD terhadap transparansi pemerintahan.

“Komitmen kami adalah berjalan bersama masyarakat demi Pati yang lebih maju dan kondusif,” kata Yeti, dikutip dari video pemberitaan rapat.

Ketua Fraksi PKS, Narso, menyebut hak angket ini akan menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai menuai polemik. Salah satunya rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%. Yang mana telah memicu gelombang demonstrasi warga. DPRD juga akan memeriksa proses pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif. Serta adanya dugaan pergeseran anggaran tahun 2025.

Baca Juga : Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen

Penjelasan Hak Angket

Hak angket sendiri merupakan kewenangan DPRD untuk menyelidiki pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan berdampak luas. Berdasarkan Pasal 199 UU Nomor 17 Tahun 2004, hak angket dapat diusulkan oleh sedikitnya 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi.

Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengungkapkan bahwa rapat perdana pansus akan fokus membahas kasus pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo.

“Besok (hari ini) akan rapat paripurna pansus lagi. Kami akan fokus pertama terkait dengan Direktur Soewondo,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung DPRD Pati, Rabu (14/8/2025).

Dengan terbentuknya Pansus Hak Angket ini, DPRD Pati memastikan proses penyelidikan akan dilakukan secara terbuka demi menjaga akuntabilitas pemerintahan daerah. (Aye/sg)