DPRD Usulkan Penambahan Kuota Pasar Murah di Kota Malang

SUARAGONG.COM – Tingginya antusias masyarakat terhadap program pasar murah di Kota Malang mendapat perhatian dari DPRD setempat. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menilai kuota paket sembako yang disediakan pemerintah masih belum mampu memenuhi kebutuhan warga.

Rame Diborong Warga: DPRD Usulkan Penambahan Kuota Pasar Murah di Kota Malang

Menurut Bayu, pada pelaksanaan pasar murah sebelumnya jumlah paket yang disediakan hanya sekitar 1.300 paket. Sementara jumlah masyarakat yang datang jauh lebih banyak sehingga tidak semua warga bisa mendapatkan paket sembako tersebut.

“Kalau melihat kondisi di lapangan, jumlah paket yang tersedia masih kurang dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang datang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penambahan kuota pasar murah melalui anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) tidak memungkinkan dilakukan. Pasalnya, anggaran BTT diperuntukkan khusus untuk penanganan kondisi darurat atau kebencanaan.

“Kalau BTT itu untuk kebencanaan, tidak bisa digunakan. Ini mungkin menjadi evaluasi agar ke depan jumlah paket bisa diperbanyak,” kata Bayu.

Bayu menilai, perencanaan anggaran pemerintah daerah yang disusun sejak satu tahun sebelumnya kemungkinan belum dapat memprediksi tingginya minat masyarakat terhadap program pasar murah tersebut.

Meski begitu, ia berharap ke depan pemerintah dapat memperkirakan kebutuhan masyarakat dengan lebih matang. Terutama dengan mempertimbangkan jumlah kepala keluarga di setiap kecamatan.

Baca Juga : Pemkot Batu Gercep Tekan Inflasi: Pasar Murah di Among Tani Pakai Subsidi & QRIS!

Penggunaan Sistem Kupon Kedepannya

Sebagai solusi, Bayu mengusulkan agar mekanisme pembagian paket sembako dilakukan melalui sistem kupon yang dibagikan oleh masing-masing kelurahan.

Dengan sistem tersebut, bantuan dapat lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus menghindari antrean panjang di lokasi pasar murah.

Pendataan penerima bantuan dapat dilakukan oleh pihak kelurahan dengan verifikasi melalui RT dan RW, sehingga paket sembako dapat diberikan kepada warga yang masuk kategori desil 1 hingga 4 atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia juga menyebut penambahan paket melalui perubahan anggaran pemerintah sulit dilakukan karena anggaran sudah terkunci. Alternatif yang masih memungkinkan adalah melalui kerja sama dengan program CSR perusahaan. (Fat/Aye/sg)