Elon Musk Tinggalkan Gedung Putih, Pergi dari Pemerintahan Trump

SUARAGONG.COM – Masa pengabdian Elon Musk di Gedung Putih resmi berakhir. CEO Tesla sekaligus orang terkaya di dunia ini telah mengakhiri masa jabatannya sebagai pegawai pemerintah khusus dalam pemerintahan Presiden Donald Trump. Setelah 114 hari penuh dinamika dan kontroversi.

Elon Musk Tinggalkan Pemerintahan AS: Resmi Pergilah dari Gedung Putih

Kepastian ini dikonfirmasi oleh seorang pejabat Gedung Putih kepada NBC News pada Rabu (29/5), sehari setelah Musk secara terbuka mengkritik rancangan undang-undang pendanaan Republik yang dinilai bertentangan dengan misinya memangkas pengeluaran federal.

Musk mengumumkan pengunduran dirinya lewat platform media sosial miliknya, X, sembari menegaskan bahwa misi efisiensi pemerintah yang ia usung — DOGE (Department of Government Efficiency) — harus menjadi budaya permanen di seluruh birokrasi federal.

“Sebagai pegawai pemerintah khusus yang masa kerjanya telah berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden @realDonaldTrump atas kesempatan untuk mengurangi pemborosan anggaran negara,” tulis Musk di akun X-nya.

Baca Juga : OpenAI Gugat Elon Musk: Tuduh Gunakan Taktik Buruk

Ketegangan Meningkat di Akhir Masa Jabatan

Meski sebelumnya dikenal sebagai sekutu dekat Trump — bahkan menyumbangkan lebih dari $250 juta untuk kampanye presiden 2024 — hubungan keduanya tampak merenggang dalam pekan-pekan terakhir. Kritik Musk terhadap rancangan undang-undang belanja besar-besaran yang dinilai akan menambah defisit anggaran hingga $2,3 triliun, memicu ketegangan.

Presiden Trump merespons langsung kritik tersebut di Oval Office, membela paket pendanaan sebagai langkah yang penting dan realistis untuk mendapatkan dukungan Kongres yang terbelah tajam.

Baca Juga : Elon Musk Kehilangan Rp2.400 Triliun: Kenapa Miliarder Merugi?

Selama masa jabatannya di Gedung Putih, Elon Musk kerap tampil mencolok. Ia pernah muncul di Konferensi Aksi Politik Konservatif (CPAC) sambil membawa gergaji mesin besar untuk menyimbolkan pemangkasan anggaran. Namun di balik layar, ketegangan antara Musk dan sejumlah anggota pemerintahan Trump kian meningkat. Beberapa kali pertemuan tertutup dilaporkan berlangsung panas, bahkan hingga terjadi adu argumen.

DOGE, yang dibentuk untuk memangkas pengeluaran federal dan mengurangi birokrasi, awalnya ditargetkan menghemat $2 triliun. Namun seiring waktu, target itu disusutkan hingga hanya tersisa klaim penghematan $175 miliar — angka yang keabsahannya dipertanyakan oleh para pengamat dan media.

Baca Juga : Pasar Saham AS Melonjak, Tambah Nilai $3,5 Triliun Usai Penundaan Tarif Trump

Konflik Kepentingan dan Dampak ke Bisnis

Kiprah Musk di pemerintahan juga menuai sorotan terkait potensi konflik kepentingan. Sebagai pengusaha dengan kontrak besar bersama pemerintah — SpaceX misalnya memiliki kontrak senilai $22 miliar — kehadiran Musk di Gedung Putih dianggap problematik oleh sejumlah anggota Kongres, terutama dari Partai Demokrat.

Tesla, perusahaan mobil listrik andalan Musk, juga terdampak secara publik. Muncul protes hingga aksi vandalisme terhadap dealer Tesla, sementara nilai sahamnya turun 11 persen sejak awal tahun. Di tengah kritik, Gedung Putih bahkan sempat menampilkan mobil Tesla di halaman Selatan sebagai bentuk dukungan.

Akhir Era dan Masa Depan DOGE

Meskipun Musk menyatakan bahwa DOGE akan terus berjalan, belum jelas seberapa besar pengaruhnya tanpa dirinya di pucuk pimpinan. DPR dijadwalkan akan mengajukan paket rescission (pemotongan anggaran) yang mencerminkan kebijakan DOGE, namun masa depan inisiatif ini masih belum pasti.

Sementara itu, Musk menyiratkan akan menarik diri dari dunia politik untuk kembali fokus pada bisnis. Lewat unggahan di X, ia mengatakan kembali menghabiskan hari-harinya di ruang kerja, pabrik, dan server — tidur di ruang rapat demi mengejar target operasional perusahaan.

“Saya tidak melihat alasan untuk terus berpolitik sekarang,” tulis Musk.

Dengan kepergiannya dari panggung pemerintahan, warisan Musk di Gedung Putih masih menjadi perdebatan. Banyak Spekulasi dan angapan beragam dari netizen dunia. Apakah ia benar-benar membawa efisiensi, atau justru membuka bab baru soal campur tangan bisnis dalam urusan negara? (Aye/sg)