Evaluasi Pembangunan Jawa Timur di Usia ke-80
Share

SURABAYA, SUARAGONG.COM – Ketua Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) DPRD Provinsi Jatim, Fauzan Fuadi, menyampaikan bahwa di hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-80 ini, masih banyak yang harus dibenahi dan evaluasi pembangunan Jawa Timur, terutama masalah data dan keadaan real di lapangan.
Data vs Realita di Lapangan
Selama ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dikenal sering menyampaikan capaian pembangunan berdasarkan data dari BPS maupun OPD. Namun, menurut Fauzan, kondisi di lapangan justru berbanding terbalik.
“Yang kita tahu dari beliau selama memimpin di Provinsi Jawa Timur selama ini adalah menyuguhkan data, berbicara argumentasi, naik panggung gunting pita itu dipersepsi oleh banyak orang sebuah pencapaian atau prestasi. Tapi sebetulnya kalau kita langsung kembalikan kepada kebutuhan dasar masyarakat, kenyataannya jauh berbeda,” ujarnya.
Baca juga: Kabupaten Malang Jadi Produsen Jeruk Terbesar di Jawa Timur
Masalah Pendidikan dan Lapangan Kerja Evaluasi Pembangunan Jawa Timur
Menurut Fauzan, evaluasi pembangunan Jawa Timur juga harus melihat aspek pendidikan dan lapangan kerja. Banyak masyarakat masih mengeluh soal biaya sekolah dan sumbangan yang membebani orang tua. Program Tistas (Gratis Tuntas) diakui belum berjalan sesuai harapan, bahkan di lapangan menjadi “Gratis Terbatas”.
“Kalau kita cek langsung ke lapangan, hasilnya masih jauh dari ekspektasi. Momentum ulang tahun ke-80 Provinsi Jawa Timur harus dijadikan ajang refleksi dan evaluasi,” tegasnya.
Baca juga: Jawa Timur Siap Sukseskan Peringatan Bulan PRB 2025 di Mojokerto Raya
Harapan untuk Kepemimpinan yang Lebih Nyata
Fauzan menilai capaian pembangunan masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Ia berharap ke depan ada kebijakan yang benar-benar berdampak nyata bagi warga.
“Kita tidak butuh statistik yang membuat orang terlena. Faktanya, mencari pekerjaan di Jawa Timur masih sulit. Laporan pekerjaannya ada, tapi kalau karena kemandirian warga sendiri dan bukan karena kebijakan pemimpin, lalu apa gunanya seorang pemimpin?” tandasnya. (wahyu/dny)