FITRA: Kenaikan Anggaran DPR RI Wajib Ditinjau Ulang

SUARAGONG.COM – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai kenaikan anggaran DPR RI dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya perlu ditinjau ulang, tapi sudah wajib dilakukan. Pasalnya, angka yang digelontorkan dinilai tidak sebanding dengan kinerja para wakil rakyat. Nambah Mulu bikin rakyat bingung. Ini tambahan buat apa lagi sih?

Kenaikan Anggaran DPR RI Bukan Hanya Perlu Ditinjau ulang, Tapi Wajib!

Dalam Buku II Nota Keuangan 2026, alokasi anggaran DPR ditetapkan sebesar Rp9,9 triliun. Jumlah ini relatif sama dengan alokasi 2025 yang mencapai Rp9,964,7 triliun, namun tetap terbilang fantastis. Dari angka itu, lebih dari Rp1,6 triliun dihabiskan hanya untuk gaji dan tunjangan anggota DPR RI.

Jika dihitung rata-rata, setiap dari 580 anggota dewan menerima sekitar Rp2,8 miliar per tahun atau lebih dari Rp230 juta per bulan.

“Angka ini jauh melampaui pendapatan rata-rata rakyat yang mereka wakili. Alih-alih menahan diri dan memberi teladan, DPR justru mempertahankan privilese,” ujar Peneliti FITRA, Bernard Allvitro, dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8/2025).

Tunjangan Rumah Rp50 Juta, Sense of Crisis Dipertanyakan

Ironisnya, lanjut Bernard, saat pemerintah gencar melakukan efisiensi besar-besaran terhadap anggaran publik, DPR justru menambah beban negara lewat tunjangan rumah. Setiap anggota DPR periode 2024–2029 menerima tambahan Rp50 juta per bulan.

Kebijakan itu diatur lewat Surat Sekjen DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024, sehingga total penghasilan bulanan anggota DPR bisa tembus lebih dari Rp100 juta.

Dengan jumlah anggota sebanyak 580 orang, negara harus menanggung biaya sekitar Rp29 miliar per bulan atau Rp1,74 triliun selama lima tahun masa jabatan. Publik pun ramai-ramai menilai fasilitas ini berlebihan, terlebih jika menilik rendahnya tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat.

“Fakta ini menunjukkan DPR RI minim sense of crisis dan empati terhadap kondisi anggaran negara yang tengah tertekan,” tegas Bernard.

Baca Juga : Puan Bantah Kabar Anggota DPR Naik Gaji

Banyak Tunjangan, Kinerja Masih Jadi Tanda Tanya

Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan DPR sebenarnya sudah diatur lewat berbagai aturan, mulai dari PP No. 75 Tahun 2000 hingga surat edaran internal. Secara nominal, gaji pokok anggota DPR tidak terlalu besar—hampir setara PNS golongan menengah. Namun, deretan tunjangan membuat penghasilan bulanan mereka melambung ke kisaran Rp55–66 juta, belum termasuk tambahan tunjangan rumah, uang sidang, fasilitas listrik dan telepon, hingga tunjangan beras.

Lebih jauh, setiap anggota DPR juga mendapat jatah dana reses hingga Rp4,2 miliar per tahun untuk menyerap aspirasi rakyat di dapil masing-masing. Jika total pagu anggaran reses 2023–2025 rata-rata Rp2,4 triliun, maka setiap anggota kebagian porsi jumbo.

Dengan fasilitas sebesar itu, FITRA menilai sudah seharusnya DPR bisa lebih maksimal dalam menyalurkan aspirasi rakyat, bukan sekadar menikmati berbagai tunjangan.

Baca Juga : Viral Video Sri Mulyani Disebut Anggap Guru Beban Negara

FITRA: Saatnya Hubungkan Anggaran dengan Kinerja

FITRA menegaskan agar pemerintah menghentikan penambahan fasilitas baru yang justru memboroskan APBN. Bernard menilai skema gaji dan tunjangan anggota dewan harus dikaitkan langsung dengan kinerja serta kedisiplinan mereka.

“Hilangkan belanja yang memboroskan keuangan negara. Anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kinerja yang terukur, bukan sekadar bertambah akibat penambahan jumlah kursi,” pungkas Bernard.

Rakyat Dibuat Bingung, Uang Nambah Mulu, Kerjanya Sama Mulu!

Gelontoran duit jumbo buat DPR RI yang disebut FITRA ini memang jadi tinjauan serius. Itu bukan uang arisan atau warisan. Itu adalah uang dari rakyat untuk rakyat. Kenaikan anggaran yang awalnya dianggap sudah wajib hukumnya dicek ulang. Ini duit negara bro. Yang dikucurkan gede banget, tapi kinerja para wakil rakyat dinilai jalan di tempat ya begitu-begitu aja sih kalau dinilai dari berbagai komenan netizen. Gimana Menurut mu? (Aye/sg)