Jakarta, Suaragong – Dalam rangka Sidang penyelesaian perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil kedalam Persidangan 4 menteri perihal dalil-dalil permohonan yang membahas mengenai adanya hubungan pemberian bantuan sosial (bansos) dengan pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Empat Menteri Yang di Panggil antaranya :
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
- Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
Dalam Keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Bahwa bansos tidak ada kaitanya dengan Pemilu Tahun 2024. Bansos tersebut ditujukan untuk Mencapai Target Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrim yang direncanakan pada awal masa jabatan Presiden RI Joko Widodo atau lebih tepatnya sebelum pesta demokrasi.
Selain Itu, Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dibawahi oleh Kemenko PMK telah disetujui DPR RI dengan anggaran Rp496,8 triliun Anggaran tersebut digunakan untuk subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial.
Untuk bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) yang digelontorkan kepada masyarakat dalam periode Januari – Juni 2024 sebagai perpanjangan program 2023 untuk memitigasi bencana El Nino dan menjaga daya beli masyarakat. Bantuan ini bukan bagian dari bansos reguler dan dikelola Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Permasalahan El Nino juga disebutkan Air Langga bahwa produksi beras tengah menurun dan inflasi pun terjadi. Maka dari itu pemerintah tengah gencarnya memberikan bansos pada akhir tahun lalu hingga awal tahun 2024 untuk mengatasi hal tersebut. “Jadi pada periode tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat dan inflasi meningkat. Ini jadi salah satu pertimbangan ada bansos terkait El Nino dan pangan,” kata Airlangga.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Sri Mulyani Juga memberikan keterangan terkait dengan Realisasi Anggaran Disisi Realisasi Anggarannya sebesar Rp12,8 triliun. Anggaran dalam eriode Januari HIngga Februari 2024 tersbeut, digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.
Sri Mulyani Dimuka persidangan mengklaim bahwa tidak ada pola yang berubah dari segi anggaran Perlinsos antara tahun 2019 – 2024. Namun terdapat pengecualian dimana Kemensos pada Tanhun 2023. Dimana Bansos Kemensos cukup rendah pada dua bulan pertama dikarenakan penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan.
“Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres,” jelas Sri Mulyani
Menteri Sosial,Tri Rismaharini
Turut dipanggil juga Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini dalam keterangannya mengklaim telah mendapat anggaran ditahun 2023 sebesar Rp87,2 triliun. Sebanyak 86,1 Triliun terebut digunakan pada program Perlinsos dan selebihnya dialokasikan untuk manajemen pengelolaan kemensos. Di Tahun 2024 Kemensos mendapoat anggaran sebesar Rp79,214 triliun. Dari total anggaran tersebut, 95,46 persen atau Rp75,61 triliun untuk alokasi bansos. (Aye/MK/Sg)
