Malang, Suara Gong. Pj Walikota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M menyebut Pemerintah Kota Malang akan terus melakukan langkah kongkret dalam rangka menekan angka kemiskinan di Kota Malang. Angka kemiskinan Kota Malang pada tahun 2023 berhasil turun menjadi 4,26%, sebelumnya pada 2022 sebesar 4,37%.
Artinya, jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan di Kota Malang mencapai 37,78 ribu jiwa. Angka kemiskinan Kota Malang ini menjadi terendah kedua se-Jawa Timur dan berhasil melampaui angka kemiskinan Jawa Timur yang berada sebesar 10,35%.
Baca Juga : Gaes !!! Pemkot Malang Serius Ingin Wujudkan Kota Ramah Lansia
“Angka kemiskinan akan kita support terus agar bisa paling rendah di Jawa Timur. Upaya ke depan akan kita kuatkan pada realisasi Bantuan Pangan Non Tunai maupun penguatan program pengentasan kemiskinan,” ucap Wahyu usai menghadiri Rilis Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, Rabu (1/11/2023), dilansir dari Prokompinda Kota Malang.
Selain itu, Wahyu juga akan menguatkan sektor ekonomi kreatif untuk menurunkan angka kemiskinan. “Kalau kita lihat dari data BPS, ekonomi kreatif ini juga ikut berperan. Nanti yang kita kuatkan ekonomi kreatif. Kita berdayakan masyarakat termasuk pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pemasarannya,” terang Wahyu
Pengentasan kemiskinan sendiri masih menjadi tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. Berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan adalah pengendalian laju inflasi. Sebab inflasi sangat berpengaruh dalam menentukan Garis Kemiskinan (GK); menekan laju inflasi dapat menekan laju kenaikan GK pula.
“Angka kemiskinan turun, inflasi kita dalam kategori stabil masih terkendali. Kemiskinan ini ada kaitan dengan inflasi. Terkait inflasi tetap kita jaga dengan baik, agar angka inflasi ini bisa terus terkendali,” tutur Wahyu. Sebagai informasi inflasi Kota Malang sendiri pada Oktober (month to month) sebesar 0,26%. Sementara inflasi year on year sebesar 2,65% dan year to date sebesar 1,93%.
“Inflasi tetap kita pantau, saat ini masih stabil. Tim Pengendali Inflasi Daerah rutin operasi pasar. Terlebih perintah Presiden agar tetap cek harga, menjaga agar harga stabil dan tidak naik. Apabila terjadi kenaikan agar ada subsidi, sehingga harga terkendali dan terjangkau oleh masyarakat,” papar Wahyu.
Wahyu menginstruksikan agar upaya pengendalian inflasi ini agar terus dilakukan. Sebagai upaya antisipasi menghadapi situasi global maupun nasional yang sedang terjadi, sesuai instruksi Presiden pada Rapat Koordinasi dengan jajaran Penjabat Kepala Daerah di Istana Presiden, Senin (30/10/2023) lalu.
Wahyu menyampaikan bahwa Presiden berulangkali menyampaikan bahwa Kondisi Indoensia sedang tidak biasa-biasa saja. Terjadi kenaikan suku bunga di Amerika yang berdampak juga pada Indonesia. Kondisi global yang dipengaruhi perang di Ukraina-Rusia dan Israel-Palestina, maupun faktor lain yang hrus diwaspadai.
“Juga Cuaca ekstrem di Indonesia yang berdampak ke sektor pertanian. Ini mengarah ke daya beli masyarakat, bisa berpengaruh ke harga beras. Juga jelang 2024 yang mana situasi politik semakin meningkat. Maka kita harus waspada dan terus melakukan langkah-langkah antisipasi,” pungkasnya. (*/red/man)
