Probolinggo, Suara Gong. Pemkot Probolinggo menyiapkan alokasi anggaran untuk dana Pilkada 2024 sebesar Rp19,6 miliar. Sementara KPU Kota Probolinggo mengajukan dana hibah untuk kebutuhan Pilkada mencapai Rp 38,8 miliar, sehingga nilai dana hibah untuk KPU Kota Probolinggo itu tidak sebesar yang diajukan.
”Sudah kami rencanakan dan siapkan untuk dana pilkada 2024, melalui Perubahan APBD 2023 dan APBD 2024. Tidak melalui dana cadangan,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wawan Soegyantono, Minggu (30/07/2023).
Wawan Soegyantono mengatakan, paparan KPU Kota Probolinggo terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 sudah diterima. Pihak pemkot juga sudah merencanakan untuk alokasi anggaran dana hibah pelaksanaan pilkada tersebut.
Baca Juga : Gaes !!! Ini Tanggapan Pj Walikota Batu Soal Keluhan Warga Tlekung
“Untuk rencana anggaran kegiatan pilkada 2024, sudah di-review dan direncanakan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Probolinggo. Anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan pilkada, tidak sesuai dengan nilai pengajuan dari KPU,”tandasnya.
Setelah dilakukan review, kegiatan pilkada 2024 itu disiapkan anggaran sekitar Rp 19,6 miliar. Itu sesuai dengan pertimbangan dan standar harga di Kota Probolinggo. Nilai itu separo dari angka pengajuan KPU Kota Probolinggo yang mencapai sekitar Rp 38,8 miliar.
”Untuk anggaran yang akan disiapkan dan dialokasikan Pemkot Probolinggo sudah disampaikan dalam rapat koordinasi. KPU juga sudah mengetahui rencana alokasi anggaran itu melalui Perubahan APBD 2023 dan APBD 2024,” terangnya.
Meresponnya, Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, pihaknya sudah paparkan pengajuan rencana kebutuhan anggaran untuk pilkada 2024. Paparan yang dilakukan bukan untuk pertama kalinya. Sudah beberapa kali dipaparkan terkait kebutuhan kebutuhan anggara yang diajukan ke Pemkot Probolinggo.
“Untuk pengajuan KPU terkait kebutuhan anggaran kegiatan pilkada tahun depan sekitar Rp 38 miliar. Anggaran kebutuhan itu sudah turun dibanding pengajuan tahun lalu,” tuturnya.
Tak hanya itu, pihaknya mengajukan anggaran kebutuhan pilkada sekitar Rp 40 miliar. Karena waktu itu, tidak ada dana sharing dari Provinsi Jatim. Ternyata, di pilkada tahun 2024, ada dana sharing dari Provinsi. Sehingga, pengajuan kebutuhan anggaran terbaru saat ini sekitar Rp 38 miliar.
Kebutuhan anggaran cukup besar itu adalah honor badan adhoc. Mulai dari PPK, PPS, KPPS dan lainnya. Ada juga pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pilkada, menelan anggaran cukup besar.
Dengan kondisi itu, pihaknya akan minimalisasi kegiatan yang memang dapat diminimalisasi. Salah satunya, rencana kegiatan sosialisasi yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 7 miliar. Sejatinya ingin mengoptimalkan sosialisasi. Supaya dapat menyentuh semua segmen. Hingga ke masyarakat lapisan bawah. Supaya partisipasi masyarakat menyalurkan hak suaranya dalam Pilkada 2024 jauh lebih baik.
“Semua item anggaran kegiatan yang direncanakan KPU, mau tidak mau harus dikepras. Kecuali item anggaran yang memang sudah diatur dalam peraturan,”ucap Ahmad Hudri. Meski demikian, Ahmad Hudri mengaku akan menyesuaikan saja, dengan ketersediaan anggaran yang ada. “Yang diutamakan dulu yang pokok-pokok. Seperti honor, pengadaan logistik. Sedangkan lain-lain, ya apa adanya, kalau emang adanya kecil, ya segitu sudah,”pungkasnya.(hud/man)
