Batu, Suara Gong. Kota Batu tercatat memiliki angka kemiskinan terendah di Provinsi Jatim, meski memiliki pengangguran yang terbilang cukup tinggi yakni 10.175 jiwa. Hal ini dibuktikan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan mengalami penurunan 0,30 poin dari 4,09 persen pada bulan Maret 2021 menjadi sebesar 3,79 persen pada bulan Maret 2022. Apa benar hal itu?
Kepala Dinsos Kota Batu Ririck Mashuri membeberkan catatan BPS hingga Maret 2022 sebesar 8,05 ribu orang dan berkurang 580 orang terhadap Maret 2021. “Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK),” katanya Kamis (28/9/2023).
Baca Juga : Gaes!!! Newcastle Depak Manchester City Dalam Piala Liga Inggris
Lanjut ia, garis kemiskinan di Kota Batu pada bulan Maret 2022 tercatat sebesar Rp 564.010,- per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 41.191,- per kapita per bulan atau meningkat 7,88 persen bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2021 yang sebesar Rp. 522.819,- per kapita per bulan. Dari hal itulah di Jawa Timur persentase angka kemiskinan yang mencapai sekitar 4,7 persen.
Ririck menambahkan, ada kepedulian bersama untuk bergerak menuntaskan kemiskinan di kota yang terkenal sebagai kota destinasi wisata tersebut. “Perhatian kita bersama akan memberikan semangat bagi para lansia untuk tetap bahagia menjalani hidup. Mari kita bersama-sama membangun solidaritas sosial, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di sekitar kita,” imbuhnya.
Terpisah, Wakil 1 DPRD Kota Batu Nurochman mengatakan salah satu program penyerahan bantuan sosial kepada kelompok penerima manfaat, juga menjadi salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Meskipun tidak semua keluarga merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ekonominya dan harus berjuang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari yang masih dinilai kurang. ”Mereka adalah penerima manfaat yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos, dan perlu kita perhatikan lebih lagi agar kebutuhan ekonominya tercukupi,” paparnya.
Politisi PKB itu menambahkan pihaknya berharap setelah adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) bisa membuat Dinsos semakin masif dalam membuat program yang langsung menyentuh masyarakat pra sejahtera. Termasuk membuat program-program baru yang memiliki manfaat secara kontinyu seperti bantuan berupa alat-alat untuk melakukan usaha, alat untuk berdagang dan lain sebagainya.
“Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan pangan, dan sejenisnya memang sangat membantu masyarakat pra sejahtera dalam menangani beban belanja. Namun misalkan ditambah adanya bantuan berupa rombong, atau alat untuk mencukur, peralatan salon maka selain bisa mengangkat angka kemiskinan juga bisa membantu menangani angka pengangguran,” tandasnya. (mf/man)
