SUARAGONG.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder guna mewujudkan Ekonomi Biru yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KKP dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), POLRI, serta PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Kolaborasi Lintas Sektor Dukung Ekonomi Biru yang Inklusif & Berkelanjutan
Dalam acara penandatanganan kerja sama tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “KKP tidak bisa bekerja sendiri dengan luasan Indonesia yang begitu besar, ada 17.504 pulau yang tidak bisa dijangkau secara manual. Kita juga sudah memiliki teknologi satelit, tapi kita memiliki suatu kekuatan yang bisa mendukung dalam keterbatasan-keterbatasan itu, yaitu bersinergi dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Bakamla, Kepolisian RI, BKKBN, dan Bank Mandiri,” jelas Menteri Trenggono.
Lima Arah Kebijakan Ekonomi Biru
Menteri Trenggono juga menjelaskan bahwa KKP telah mengimplementasikan lima arah kebijakan Ekonomi Biru. Kebijakan tersebut meliputi:
- Memperluas kawasan konservasi laut, untuk menjaga kelestarian ekosistem laut.
- Penangkapan ikan terukur berbasis kuota, guna mencegah eksploitasi berlebih.
- Pengembangan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, agar sektor perikanan dapat terus berproduksi tanpa merusak lingkungan.
- Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang menjadi tanggung jawab Bakamla dan POLRI dalam membantu pengamanan.
- Pembersihan sampah plastik di laut, dengan melibatkan partisipasi nelayan melalui program Bulan Cinta Laut.
Dalam implementasinya, KKP memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Kerja sama dengan Bakamla berfokus pada pengamanan laut, termasuk pengawasan dan pencegahan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Patroli dan operasi bersama antara KKP dan Bakamla telah dilaksanakan untuk memastikan keamanan sumber daya kelautan.
Kolaborasi Strategis untuk Pemberdayaan Ekonomi Kelautan
Selain itu, kerja sama antara KKP dan BKKBN mencakup peningkatan konsumsi ikan di wilayah pesisir sebagai upaya pencegahan stunting, serta pengarusutamaan gender. Dengan Bank Mandiri, KKP akan memanfaatkan produk perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat kelautan, serta program CSR yang mendukung Kampung Nelayan dan Kampung Budi Daya.
Kolaborasi antara KKP dan POLRI juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan. POLRI membantu dalam pengamanan wilayah laut untuk menjaga stabilitas dan mencegah tindakan melawan hukum.
Harapan untuk Masa Depan Ekonomi Biru
Melalui sinergi ini, Menteri Trenggono berharap sektor kelautan dan perikanan Indonesia dapat bersaing di pasar global. “Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bakamla, BKKBN, Kepolisian RI, dan Bank Mandiri. Membawa sesuatu itu tidak bisa instan, tapi ketika kita sudah bisa melihat potensi besar, itulah masa depannya,” tutupnya. Dengan kolaborasi lintas sektor ini, KKP optimistis bahwa Ekonomi Biru yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud, mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus melestarikan sumber daya laut Indonesia. (Aye/Sg).
Baca Juga : Gaes !!! KKP Dorong Produksi Susu Ikan: Penuhi Gizi Masyarakat
