SUARAGONG.COM – Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan komitmennya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu langkah strategis untuk mewujudkan program ini adalah dengan membentuk Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi). Nantinya dalam Program ini akan melibatkan perusahaan-perusahaan milik negara atau BUMN. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat di berbagai daerah Indonesia.
Bentuk Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, Erick menyebutkan bahwa swasembada pangan adalah target besar yang harus dicapai. Dimana harus selaras, seiring dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. “Kami mendukung penuh sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN dengan BGN untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan,” kata Erick dalam keterangannya, yang dikutip pada Rabu (6/11/2024). Erick menambahkan, pendirian Satuan Pelayanan Gizi bertujuan untuk memberikan makanan bergizi bagi sekitar 3.000 peserta di berbagai wilayah Indonesia. Dengan frekuensi pelayanan sekali sehari atau lima kali dalam seminggu.
Pilot Project di Magelang: Dampak Positif Program Makan Bergizi Gratis
Erick juga menyampaikan bahwa program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang, yang menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. “Kami optimis, dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” tambah Erick.
Namun, pembentukan SP Gizi tentu memerlukan dana yang cukup besar. Erick mengungkapkan bahwa investasi untuk membangun unit pelayanan ini diperkirakan antara Rp 3-5 miliar, yang akan didanai oleh APBN, kerja sama dengan BUMN, serta kontribusi dari instansi seperti TNI, BUMDes, dan pihak swasta. “Untuk operasionalnya, SP Gizi ini akan mendapatkan dana dari APBN sekitar Rp 11 miliar per tahun,” ujar Erick. Namun, anggaran ini bisa bervariasi tergantung pada lokasi dan biaya logistik pangan di masing-masing wilayah.
Dalam pembentukan SP Gizi, Erick menekankan pentingnya keterlibatan BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN, yang akan memperkuat ekosistem pangan Indonesia. “BUMN akan jadi garda terdepan dalam mendukung program-program strategis nasional ini. Dengan sumber daya yang kami miliki, saya yakin kita bisa mencapai target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Erick.
Program Makan Bergizi Gratis di 80 Titik: Menargetkan 15-20 Juta Anak
Saat ini, program Makan Bergizi Gratis telah memasuki tahap uji coba yang dilaksanakan di 80 titik di seluruh Indonesia. Menurut Ikeu Tanziha, Staf Ahli Kepala BGN, hasil uji coba ini sangat penting untuk menyusun standar operasional bagi unit-unit layanan gizi yang akan diperluas pada tahun depan. “Program berjalan lancar dan kami akan melanjutkan perluasan ke seluruh provinsi pada Januari 2025,” kata Ikeu.
Pada tahap awal, program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, dengan dukungan anggaran Rp 71 triliun dari RAPBN 2025. Program ini juga akan melibatkan UMKM lokal dalam penyediaan bahan makanan bergizi. “Kami ingin memastikan bahwa bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi dan mendukung ketahanan pangan nasional,” tambah Ikeu.
Untuk mendukung efektivitas distribusi makanan, BGN bekerja sama dengan Kodim di berbagai wilayah. Peran Kodim sangat penting dalam menjangkau daerah-daerah terpencil dan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang sulit diakses. Selain anak sekolah, program ini juga akan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan menggunakan sistem dapur umum yang mampu melayani hingga 3.000 anak per unit layanan. (Aye/Sg).
