SUARAGONG.COM – Tepat pada bulan depan, Pemilihan Kepada Daerah akan segera dibuka. Saatnya suara rakyat berkumandang, memilih dan menyerahkan kekuasaan kepada seorang yang dipilihnya. Penggelaran Pilkada secara serentak 2024 ini juga memerlukan banyak dukungan serta partisipasi dari para pihak. Terutama Pihak Kepolisian selaku penjega keamanan masyarakat. Menunjang dari bidang dan segi tersebut, Pihak Polri pun membeberkan bagaimana strategi pengamanan dalam menyongsong penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Dalam kesempatan ini, Polri paparkan strateginya di dalam acara Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bako Humas). Berlangsung pada Selasa, 10 September 2024.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas selama pesta demokrasi tersebut.
Kunci Utama Pengamanan Pilkada Adalah Kolaborasi
Trunoyudo menjelaskan bahwa dalam era ini, kolaborasi menjadi kunci utama keberhasilan. Sebagaimana terlihat dalam penanganan pandemi Covid-19. “Bako Humas adalah bagian dari komunikasi strategis yang sangat penting. Dalam situasi yang penuh tantangan, kolaborasi adalah satu-satunya cara untuk menghadapi permasalahan bangsa secara cepat dan efektif.” Ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Pilkada serentak, yang akan digelar setelah Pilpres dan Pileg, merupakan bagian dari demokrasi yang dijamin oleh undang-undang. Proses ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah mereka. “Polri tidak bisa bekerja sendirian. Ini adalah proses yang bersifat kolaboratif,” tambahnya.
Strategi Pengamanan Jamin kelancaran Dan Kondusif Pilkada 2024
Dalam acara tersebut, Trunoyudo juga menyampaikan amanat Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, yang menyoroti pentingnya strategi pengamanan yang disusun Polri untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar dan kondusif. “Pilkada menjadi momen penting dalam demokrasi Indonesia, di mana masyarakat berpartisipasi langsung memilih pemimpin daerah mereka,” ucapnya.
Trunoyudo menambahkan, Pilkada tidak hanya menguji proses politik tetapi juga kestabilan keamanan suatu daerah. Untuk itu, Polri telah menyiapkan strategi pengamanan yang komprehensif guna menghadapi dinamika sosial dan politik yang kian berkembang. Salah satu langkah penting adalah penguatan pengamanan sejak pra-Pilkada, mengingat potensi konflik antar-pendukung, penyebaran hoaks, dan ancaman keamanan lainnya sering terjadi di masa-masa tersebut.
Patroli dan Pengawasan Ketat
Polri juga meningkatkan patroli dan pengawasan, baik di dunia nyata maupun dunia maya, dengan menggandeng instansi terkait. “Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusuhan sebelum situasi berkembang menjadi lebih besar,” jelasnya.
Tidak hanya mengandalkan pengawasan, Polri juga melakukan pendekatan aktif dengan tokoh agama, masyarakat, dan pemuda. Upaya ini bertujuan untuk membangun dukungan publik yang luas guna menjaga keamanan selama Pilkada berlangsung.
Persiapkan Personel Pengamanan Polri
Sebagai bagian dari strategi pengamanan, Polri juga melakukan peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan intensif dan simulasi situasi darurat. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi fokus, dengan penggunaan sistem pemantauan digital dan analisis data untuk merespons situasi secara cepat.
Trunoyudo menutup dengan menegaskan bahwa pengamanan Pilkada adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Polri telah memetakan potensi kerawanan melalui indeks tertentu sebagai dasar pelaksanaan operasi Mantap Praja dan Satgas Nusantara Cooling System untuk menjaga suasana tetap kondusif. (Aye/Sg).
