Gaes !!! Komisi E DPRD Jatim Harap Tambahan Anggaran Rp20 Miliar untuk KONI Jelang Porprov Jatim 2025

SUARAGONG.COM – Komisi E DPRD Jawa Timur meminta tambahan anggaran sebesar Rp 20 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim. Tambahan anggaran ini, guna mempersiapkan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim 2025. Yang mana hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pada Kamis (14/11/2024).

Tambahan Anggaran Koni Untuk Porprov Jatim 2025

Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan, menyampaikan bahwa Porprov Jatim 2025 ke-9, yang dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga Juli di Malang Raya, memerlukan pendanaan tambahan untuk menyelenggarakan ajang pencarian bakat atlet muda ini.

“Komisi E merekomendasikan tambahan alokasi anggaran Rp20 miliar untuk KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov Jatim Ke-9,” ujar Jairi.

Menurut Jairi, alokasi hibah untuk KONI sebesar Rp60 miliar dan Kwartir Daerah (Kwarda) sebesar Rp12,5 miliar yang disiapkan melalui anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga masih jauh dari pengajuan KONI dan Kwarda dalam pembahasan APBD. KONI mengajukan anggaran sebesar Rp155,7 miliar, sementara Kwarda mengajukan Rp32,6 miliar.

Besaran Hibah Kepada KONI

Komisi E meminta Pemprov Jatim untuk memastikan besaran hibah kepada KONI dan Kwarda sebelum pembahasan APBD agar sesuai dengan aturan hibah dalam Pergub Nomor 7 Tahun 2024. Jika membutuhkan tambahan hibah, KONI dan Kwarda masih bisa mengajukan melalui Komisi E pada proses pembahasan APBD, tambah Jairi.

Selain fokus pada anggaran olahraga Porprov Jatim 2025. Komisi E juga mengusulkan agar Pemprov Jatim mempertahankan alokasi pelatihan kerja. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan anggaran per peserta sama seperti tahun 2024. Komisi ini juga menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan perkawinan anak di Jawa Timur, dan mendukung penambahan anggaran sebesar Rp3,8 miliar kepada DP3AK untuk penguatan kebijakan dan infrastruktur perlindungan perempuan dan anak.

Dalam pembahasan APBD 2025, Komisi E memperhatikan adanya penurunan pendapatan daerah yang berdampak pada alokasi anggaran mitra kerja Komisi E. Jairi menekankan pentingnya memastikan bahwa penurunan ini tidak menghambat capaian kinerja sesuai target pembangunan dalam RKPD 2025. (Aye/Sg).

Baca Juga : Gaes !!! Komisi C DPRD Jateng Kunjungi Bank UMKM Jatim