Malang, Suaragong – Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, menyebutkan bahwa akumulasi data seluruh daerah Indonesia yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu tahun2024 ada 2000 lebih pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi potensi PSU yang dilakukan saat ini hampir 1.300 TPS saja.
Diterangkan bahwa pihak Bawaslu dan KPU sudah melakukan upaya sosialisasi ke masyarakat terkait pelaksanaan PSU. PSU ini merupakan suatu bentuk upaya dalam rangka mencari kebenaran atas pemugutan suara yang dilakukan.
“Kami tidak dapat menyalahkan siapa-siapa. Karena kasusnya ini beda-beda. Semua upaya sosialisasi juga sudah disampaikan oleh KPU dan Bawaslu. Kalau ada kesalahan ya mungkin dapat terjadi. PSU ini kan bagian dari kami untuk mencari kebenaran dan kami harus menghargai semua itu,” imbuhnya.
Penegasan Totok disampaikan saat melakukan pengawasan pelaksanaan PSU di TPS 037 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dia Memastikan proses PSU di TPS Kita Malang dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai aturan.
“Ini kan PSU, saya lihat berjalan tertib dan tingkat partisipasinya lumayan bagus. Disini jumlah DPT ada 269. Jadi ini luar biasa partisipasinya masyarakat, apalagi ini PSU Pasangan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) saja, ” ujarnya.
Sebagai informasi PSU dilakukan di 3 TPS di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Yaitu TPS 14 dan 037, berada di wilayah Kelurahan Mojolangu dan TPS 48 berada di Kelurahan Jatimulyo, Sabtu, 24 Februari 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang sebelumnya menerima rekomendasi dari Bawaslu setempat karena pemilih penyusup atau pemilih yang tidak terdaftar. Sehingga PSU terpaksa dilakukan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres 2024).
Sebelumnya, lima TPS di tiga Kecamatan Kabupaten Malang melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Jumat (23/2/2024). Lima TPS itu yakni 3 TPS di Kecamatan Sumberpucung, 1 TPS di Kecamatan Pujon, dan 1 TPS di Kecamatan Pakis.
Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini mengatakan, pelaksanaan hari ini berjalan lancar walaupun partisipasi pemilih diyakini tidak seperti pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu. “Karena pelaksanaan PSU ini tidak dilaksanakan di hari libur, maka ada sebuah konsekuensi yang itu terlihat di tingkat partisipasi masyarakat,” katanya.
Misalnya di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang mencapai 278 pemilih, dan yang memilih pada 14 Februari lalu sebanyak 221, maka ada kemungkinan hari ini tidak bisa seperti 14 Februari lalu yang mencapai 221 partisipasi.
Walaupun begitu, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah mengirimkan C pemberitahuan agar masyarakat dapat menggunakan hak suaranya. Walaupun hari ini bukanlah hari libur.
Dalam kesempatan yang sama Anis menambahkan, alasan dilakukan PSU lantaran ada pemilih dari luar Desa Sekarpuro diizinkan masuk. “Karena keterbatasan pemahaman petugas kami jadi pemilih di luar Sekarpuro itu diizinkan masuk dan diberikan lima surat suara karena dianggap sebagai daftar pemilih khusus (DPK),” katanya.
Padahal, pemahaman yang dimaksud DPK adalah mereka yang memiliki KTP-el warga setempat tapi tidak terdaftar dalam DPT. Agar kesalahan ini tidak berulang, KPU sudah melakukan bimtek kembali sebelum PSU ini dimulai. Semua KKPS, petugas ketertiban, PPS dan PPK diberikan pemahaman tengan DPT, DPTb dan DPK.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Republik Indonesia (RI) Totok Hariyono menyampaikan, dirinya melihat partisipasi masyarakat di Desa Sekarpuro cukup tinggi. “Pukul 11.00 ini partisipasi masyarakat sudah 70 persen. Artinya bagus,” ujarnya.
Jika secara nasional, yang melakukan PSU ini, ia menyebut sebanyak 2000 an lebih. Alasannya karena pemungutan suara yang tidak pada tempatnya, memilih lebih dari satu kali, kemudian tertukar surat suara. “Tapi semuanya insyaallah berjalan lancar,” pungkasnya. (nif/man).
