SUARAGONG.COM – Pemerintah Kota Mojokerto, bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat guna memastikan suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dalam rangka mempersiapkan pemilihan yang akan menghasilkan pemimpin terbaik untuk Kota Mojokerto dan Jawa Timur. Sosialisasi ini diadakan di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, pada Senin (14/10/2024) kemarin.
Aktif Sosialisasi dan Edukasi Pilkada Untuk Masyarakat Kota Mojokerto
Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro, dalam acara tersebut menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kompetensi, ide, sikap, dan konsep yang diusung calon, bukan berdasarkan uang. Dengan semangat menegakkan integritas, Mas Pj mengajak masyarakat untuk menjadikan tagline KPK RI, “Hajar Serangan Fajar,” sebagai panduan dalam melawan praktik korupsi.
“Pemimpin yang memiliki kewenangan dapat membuat kebijakan. Jika kita salah memilih, Kota Mojokerto yang sudah berada di jalur yang benar bisa terpuruk,” ujarnya. Mas Pj juga menyoroti potensi bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2030, yang akan meningkatkan kompleksitas masalah seperti kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan lapangan pekerjaan.
Menghadapi tantangan tersebut, Mas Pj menyerukan agar masyarakat memilih pemimpin yang mampu memberikan kebijakan proaktif dan berkelanjutan. “Jangan pilih pemimpin hanya karena uang. Pilihlah yang memiliki gagasan, visi, dan komitmen untuk memecahkan permasalahan masyarakat,” tambahnya.
Alokasikan Anggaran Yang Cukup Besar Untuk Pilkada
Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan Pilkada ini. Oleh karena itu, ia berharap semua warga yang memiliki hak suara dapat menggunakan haknya. “RT/RW harus proaktif. Warga yang tidak bisa memilih karena sakit harus dibantu untuk menuju tempat pemungutan suara (TPS),” ungkapnya.
Mas Pj juga mengimbau agar iklim damai di Kota Mojokerto tetap terjaga. “Pilihlah dengan bijak dan jaga persatuan. Sudah ada dua pasangan calon; silakan dievaluasi mana yang terbaik. Yang terpenting, tetap guyub rukun dan tidak perlu berdebat,” pungkasnya.
Ketua KPU Kota Mojokerto, Usmuni, menekankan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. “Rakyat harus memilih pemimpin yang mampu menyampaikan aspirasi, bukan karena uang,” terangnya. Ia juga mengingatkan dampak negatif dari praktik money politics, seperti hukuman pidana dan kerusakan pada manajemen pemerintahan.
Edukasikan Berbagai Bentuk Pelanggaran Pilkada
Sementara itu, Ketua Bawaslu Dian Pratmawati menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi dalam Pilkada, termasuk praktik money politics. Ia mengajak ketua RT dan RW untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan. “Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri; kami butuh masyarakat sebagai informan dan agen perubahan,” kata Dian.
Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, terdapat 105.313 pemilih aktif yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kota Mojokerto, dan mereka akan memberikan suara di 192 TPS di seluruh kota. Melalui edukasi yang aktif ini, Pemkot Mojokerto berharap dapat menciptakan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu, demi masa depan yang lebih baik bagi Kota Mojokerto. (Aye/Sg)
Baca Juga : Gaes !!! Pemkot Mojokerto Adakan Gerakan Serentak OPD Peduli Stunting
