Probolinggo, Suara Gong. Peran Guru Bimbingan Konseling (BK) sekolah menjadi salah satu garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani apabila terjadi kekerasan anak di sekolah. Selain berperan penting dalam keseluruhan prosesnya, sehingga pendekatan multidisiplin mutlak diperlukan dalam menanganinya.
Upaya pencegahan dan penanganan yang lebih terarah serta komprehensif terus dilakukan agar anak mendapatkan perlakuan dan mendapatkan haknya dengan yang sebaik-baiknya, apakah anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku, sehingga keterlibatan berbagai unsur sangat diharapkan.
Untuk meminimalisasinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo memberikan advokasi sejumlah guru BK dan kesiswaan dalam pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak.
Baca Juga : Gaes !!! Jelang Pemilu dan Pilpres 2024 Waspada Hoax
“Saat ini perlindungan terhadap perempuan dan anak sudah menjadi arus utama dunia. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadikannya urusan prioritas,”ujar Kepala Dinsos PPA Rey Suwigtya, Rabu (01/11/2023).
Rey Suwigtya mengatakan, keberadaan guru Bimbingan Konseling di setiap sekolah jumlahnya semakin banyak. Sebelumnya, setiap sekolah hanya memiliki satu peran guru BK saja, tetapi tidak di masa saat ini.
“Dulu satu orang saja susah, pindah-pindah dan masing merangkap di sekolah sini dan sekolah sana. Coba sekarang saya tanya, saat ini paling tidak di sekolah itu ada empat hingga lima orang guru BK,”tandasnya.
Tak hanya itu, pemerintah sekarang luar biasa hadir, karena untuk membangun karakter anak diawali dari moral, akhlak, dan pengetahuan. “Kalau kita bangun anak didik dengan akhlak yang baik atau karakter yang baik, insha Allah akan baik negara ini,” ucap Rey Suwigtya.
Sejumlah program, lanjut Rey Suwigtya, telah dilaksanakan Dinsos PPPA untuk kepentingan perlindungan perempuan dan anak. Seperti, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk membantu menangani masalah keluarga dan anak. Selain itu, berdiri UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, di jalan Basuki Rahmad.
Ada juga shelter untuk penanganan korban Napza, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), dan Pos Curhat Ibu dan Anak (Poscinta).
Kerjasama dilakukan bersama TP PKK Kota Probolinggo membangun program Remaja Aminah pada 20 titik sekolah di wilayah Kota Probolinggo. “Tahun depan akan bersinambungan menyasar pondok pesantren. Ini adalah langkah-langkah untuk mencegah kekerasan terhadap ibu dan anak,”tuturnya.
Kedepannya, ada langkah kerjasama lintas sektoral seperti pihak kepolisian, Kodim 0820, Kejaksaan, Pengadilan Negeri sebagai Tim Satgas PPPA bisa mewujudkan Kota Probolinggo bebas kekerasan pada perempuan dan anak.
Sementara, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak Mirna Susanti menjelaskan, inisiasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
Diantaranya, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan bagi masyarakat. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membantu menegakkan komitmen perlindungan perempuan.
“Fokus utamanya meningkatkan dan menambah wawasan masyarakat dalam rangka pencegahan pelanggaran hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak,”pungkasnya.(hud/man)
